Wali Kota Tual: Sosialisasikan SMK3, Ubah Mindset Pekerja!

Category: Kota Tual

 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sangatlah penting. Bimtek SMK3 diharapkan bukan sekadar sebagai syarat pemenuhan sertifikat, tetapi agar hasilnya benar-benar diterapkan setiap perusahaan perusahaan konstruksi dan industri.

Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kota Tual

Asisten II Setda Tual Djamaludin S. Rahareng bersama para peserta Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Foto: Gerry Ngamel).

 

Tual, suaradamai.com - Wali Kota Tual Adam Rahayaan S.Ag., M.Si., menekankan pentingnya mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di bidang konstruksi dan industri. Hal ini menurutnya penting mengingat faktor terjadinya kecelakaan kerja terbanyak adalah dari sektor konstruksi.

Penekanan ini disampaikan Wali Kota melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tual Djamaludin S. Rahareng saat membuka kegiatan Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, bertempat di Aula Pendopo Yarler Tual, Selasa (03/09/2019). Kegiatan ini merupakan kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura dan Pemerintah Kota Tual melalui Dinas PUPR.

Rahayaan mengatakan, setiap pekerja harus mengikuti dan mematuhi SMK3 yang sudah ditetapkan, baik itu di bidang kerja konstruksi maupun industri serta area pekerjaan lapangan lainnya. Ia mengingatkan, banyaknya jumlah kecelakaan kerja umumnya disebabkan dari manusianya yang bekerja pada kondisi yang tidak aman serta sikap kerja yang tidak nyaman. Oleh karena itu, menurutnya SMK3 seharusnya bukan hanya diingatkan melainkan gencar disosialisasikan demi mengubah sikap dan pola pikir pekerja.

“Dengan mengikuti SMK3, setidaknya dapat menghindari atau mengurangi tingkat kecelakaan dan resiko para pekerja di lapangan. Termasuk menjaga kesehatan kerja dan lingkungan,” tegas orang nomor satu di Bumi Maren ini. Ia berharap, melalui Bimtek ini para peserta nantinya dapat memahami dan mengimplementasikan SMK3 di dunia kerja dan bukan semata-mata karena hanya untuk memiliki sertifikat.

Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Putut Marhayudi M.M dalam kesempatan yang sama, turut menekankan hal yang sama. “Seperti diketahui pernah terjadi kecelakaan pada proyek Ciliwung yang menimpa seorang anak kecil dan beberapa hari kemudian terjadi kembali crane jatuh di proyek Ciledug,” imbuhnya.

Menurut Putut, Menteri PUPR dengan tegas mengatakan untuk tidak lagi hanya mengingatkan mengenai SMK3 melainkan menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan beliau tidak mau lagi mendengar kecelakaan kerja yang diakibatkan kelalaian dalam SMK3.

“Apabila nantinya ada kontraktor yang lalai melakukan pengawasan di lapangan, maka akan ditindak tegas bahkan akan blacklist dalam kerjasama bersama Kementerian PUPR. Karena yang bersangkutan tidak mematuhi Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2014 serta UU Jasa Konstruksi Nomor 22 Tahun 2017,” sebutnya.

Putut menegaskan, pelatihan ini bukanlah merupakan satu persyaratan guna mengikuti pelelangan, namun sebagai pemahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek masing-masing, mengingat jumlah paket yang semakin besar maka besar pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Kita tidak saja mempekerjakan orang tanpa memahami keselamatan kesehatan bahkan kesejahteraan di hari tuanya. Di dalam aturan sudah ditegaskan baik pengguna maupun penyedia wajib memahami isi dari SMK3 ini mulai dari susunan organisasi, kebijakan K3, penerapan serta pembiyaan, penawaran dan pelaksanaan K3 konstruksi,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, persyaratan kepemilikan petugas dan ahli K3 konstruksi merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh kontraktor dan konsultan bahkan pada satuan kerja proyek agar semua pihak bertanggung jawab atas K3 konstruksi ini. Ia menambahkan, UU No. 1 Tahun 1970 merincikan tentang tujuan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta mengamankan sumber-sumber produksi agar dapat dipergunakan secara efisien.

“Untuk mencapai sasaran undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, maka setiap kecelakaan wajib dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya dengan mempergunakan bentuk yang telah diterapkan agar dapat dilakukan analisa kecelakaan. Analisa kecelakaan dilakukan untuk menemukan penyebab utama kecelakaan sehingga dapat diberikan saran perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali,” pungkasnya. (gerryngamel/NR)