Kota Tual Jadi Tuan Rumah, Wawali Buka Rakor PPPHD Pejabat Bagian Hukum Se-Maluku

Category: Kota Tual

 

Penulis: Nick Renleuw. Editor: Nick Renleuw

PPPHD Maluku 3

Wawali Tual Usman Tamnge, SE dan Narasumber Utama Rakor Supoyo, SH, MH bersama sebagian peserta Rakor PPPHD Pejabat Bagian Hukum Se-Maluku (Foto: Nick Renleuw).

 

Tual, suaradamai.com - Kota Tual ditunjuk menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (rakor) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah (PPPHD) Pejabat Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2019. Rakor tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Walikota Tual pada Jumat (12/07/2019) lalu.

Ketua Panitia Kegiatan Alwiyah Fadlun Alaidrus, SH, MH, dalam laporannya antara lain menyampaikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, serta maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan rakor tersebut.

“Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan bagian hukum kabupaten/kota terkait pembentukan produk hukum daerah serta untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pmbentukan produk hukum daerah,” jelas Alaidrus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sasaran kegiatan ini adalah guna terwujudnya pemahaman yang utuh dari segenap peserta terutama pejabat bagian hukum kabupaten/kota se-Maluku tentang pembentukan produk hukum daerah pasca ditetapkannya Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Alaidrus menambahkan, materi rapat akan disampaikan oleh narasumber utama yaitu Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Supoyo, SH, MH., sekaligus mensosialisasikan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Sementara itu, Walikota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, SE antara lain menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih atas dipilihnya Kota Tual sebagai tuan rumah Rakor PPPHD yang merupakan agenda Pemprov Maluku.

“Pemerintah Kota Tual juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang terbangun dalam bentuk kerjasama, koordinasi, konsultasi, fasilitasi, evaluasi sampai dengan diterbitkannya nomor register antara Pemkot Tual dengan Pemprov Maluku dalam hal ini gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” jelas Rahayaan sebagaimana dibacakan Tamnge.

PPPHD Maluku 2

Wawali Tual Usman Tamnge, SE saat membacakan sambutan Walikota Tual sekaligus membuka secara resmi Rakor PPPHD Pejabat Bagian Hukum Se-Maluku (Foto: Nick Renleuw).

 

Menurutnya, sinergitas antara Pemkot Tual dan Pemprov Maluku telah mampu mengawal produk hukum daerah mulai dari awal Pemkot Tual terbentuk melalui UU No. 31 Tahun 2007 sampai saat ini sehingga semua produk hukum daerah Kota Tual yang kurang lebih berjumlah 106 Perda tidak pernah dibatalkan maupun digugat masyarakat untuk dilakukan yudisial review.

Rahayaan menambahkan, sekurang-kurangnya hanya ada empat rancangan peraturan daerah yang dibatalkan guna dilakukan penyesuaian karena perubahan UU No. 32 Tahun 2004 ke UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pantauan media ini, Rakor PPPHD diikuti oleh 55 orang yang terdiri dari pejabat bagian hukum kabupaten/kota se-Maluku, sejumlah perangkat OPD di lingkup Pemerintah Kota Tual serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual. Kegiatan dimulai pada pukul 09:40 WIT atau molor 40 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, SE.