Konsisten! Safari Adat Pemkot Tual Berlanjut di Desa Tamedan

Category: Peristiwa Budaya

 

Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw

 

Safari Adat adalah salah satu upaya Pemkot Tual dalam memulihkan kembali tatanan adat dalam masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkuat relasi kekeluargaan antara masyarakat, secara khusus demi mencegah berbagai potensi konflik jelang Pilkades serentak 2020.

Walikota bersama rombongan disambut masyarakat Tamedan

Wali Kota Tual bersama rombongan Safari Adat disambut masyarakat Desa Tamedan (Foto: Gerry Ngamel).

 

Tual, suaradamai.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di desa-desa dalam wilayah Pemerintahan Kota Tual akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Sebelum memasuki tahapan Pilkades ini, Pemkot Tual berkomitmen untuk dapat memulihkan dan memperbaiki kembali interrelasi dalam tatanan adat masyarakat setempat melalui dialog interaktif terbuka.

Adapun komitmen rekonsiliasi yang dibangun pemkot tersebut, tertuang dalam visi-misi Wali Kota Adam Rahayaan dan Wakil Wali Kota Usman Tamnge yang kemudian diimplementasikan dalam Program Safari Adat. Program ini melibatkan secara khusus 4 Raja yang wilayah adatnya berada dalam wilayah pemerintahan Kota Tual yakni Raja Tual Hi. Husein Tamher, Raja Ohoitahit Hi. Husein Abu Reniwuryaan, Raja Yarbadang Tetoat Sodri Renhoran dan Raja Dullah Bayan Renuat.

Seperti halnya kegiatan safari adat perdana yang telah dilaksanakan di Desa Ohoitel beberapa waktu lalu, kali ini kedua pemimpin pemerintahan Kota Tual bersama keempat Raja, serta didampingi pula Kapitan Ohoitelvav Moh Saleh Rengur dan Kapolres Maluku Tenggara Indra Fadilah Siregar, kembali menggelar rangkaian Safari Adat di Desa Tamedan Kecamatan Dullah Utara, Sabtu (04/08/19).

Pada kesempatan ini, Wali Kota Tual bersama para Raja disambut dengan pengalungan bunga serta tarian adat oleh masyarakat desa Woma Somlay Harnar. Setelah itu, Wali Kota beserta rombongan melanjutkan kegiatan dengan agenda dialog terbuka bersama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan masyarakat di balai Desa Tamedan.

Suasana diskusi

Suasana dialog interaktif Safari Adat di Desa Tamedan (Foto: Gerry Ngamel).

 

Sebelum dibuka ruang dialog kepada masyarakat, Wali Kota Rahayaan kembali menegaskan tentang adanya penundaan pada proses Pilkades yang seharusnya telah dilaksanakan pada tahun 2019 ini.

“Berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian, maka pelaksanaan Pilkades serentak di desa-desa Wilayah Kota Tual ditunda hingga tahun 2020, mengingat pula bahwa pada saat yang bersamaan, kita diperhadapkan pada ajang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pileg, sehingga memang proses Pilkades saat ini belum dapat dilaksanakan,” ungkapnya.

Meskipun begitu, Rahayaan menilai dengan adanya penundaan ini, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang ada mendapat keuntungan lebih mengingat Perda Pilkades belum dituntaskan oleh DPRD Kota Tual.

“Karena itu, kami ambil langkah ini supaya para Raja, Kapolres, dan Kejari dapat turut serta dalam kegiatan ini, sehingga mereka juga dapat turut memberikan bimbingan serta pemahaman kepada masyarakat terkait perlunya kesadaran terhadap pemberlakuan hukum dan tatanan adat-istiadat,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, rangkaian safari adat ini pada dasarnya juga berpatokan pada adanya penilaian dari Pemerintah daerah terkait wibawa para Raja di Kei saat ini yang tidak lagi dipandang secara terhormat oleh masyarakat adatnya. Selain itu, wibawa dan kedudukan para raja seakan telah terancam keberadaannya dalam strukur masyarakat adat. “Artinya bahwa dalam mata masyarakat adat juga, raja sudah tidak memiliki wibawa lagi,” terangnya.

Menurut Rahayaan, para Raja di Kei memiliki fungsi dan peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan adat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa yang bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. “Saat ini kita jangan lupa bahwa dalam UU tentang Pemdes, ke depan Raja juga punya kewenangan dalam hal merekomendasikan calon pimpinan di tingkat desa,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dalam ajang Pilkades ke depan, kondisi pro dan kontra dalam tubuh masyarakat sangatlah berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga untuk mencegah adanya situasi yang tidak diharapkan, maka perlu untuk menghidupkan, menata dan mengembalikan kembali peran dan fungsi para raja di tengah-tengah masyarakat adat.

Untuk itu, orang nomor satu Kota Tual ini mengatakan, gelaran Safari Adat dengan menghadirkan para raja saat ini dimaksudkan agar dapat mendekatkan, merangkul, serta memperbaiki kembali hubungan antara para raja dan masyarakatnya dan juga pemerintah daerah yang selama ini renggang.

“Dengan dialog ini diharapkan agar masyarakat dapat mengemukakan aspirasinya serta pula keluhan-keluhan yang selama ini tidak dapat disampaikan, baik itu kepada para raja sebagai tokoh pemerintahan tertinggi dalam lembaga adat maupun kepada pemerintah daerah. Sehingga keharmonisan itu akan selalu dapat terjaga dan terbangun,” pinta Rahayaan.

Sementara itu, masyarakat setempat menyambut baik kunjungan Safari Adat Wali Kota beserta rombongan. Masyarakat pun menyatakan dukungan dan apresiasi atas program Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

“Kami sepenuhnya akan mendukung program ini dan untuk menuju tahapan Pilkades nanti, kami akan selalu menjunjung tinggi siapapun yang memiliki hak dan kuasa untuk merekomendasikan dan menjabat sebagai kepala desa,” ungkap salah satu tokoh pemuda yang hadir saat itu.