Raja Yarbadang Dukung Penuh Misi Safari Adat Pemkot Tual

Category: Peristiwa Budaya

 

Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw.

Pemkot Tual bersama para raja

Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge bersama para Rat/Raja. (Foto: Gerry Ngamel)

 

Langgur (Tetoat), suaradamai.com – Raja Rashkap (wilayah pemerintahan adat) Yarbadang (Tetoat) Sodri Renhoran menyatakan dukungan penuhnya bagi misi Pemerintah Kota Tual dalam menjalankan program Safari Adat ke desa-desa di wilayah adat Kota Tual.

“Walaupun saya sendiri berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, namun ada 3 ohoi (desa) di wilayah kota Tual, yakni Kur, Tam dan Tayando yang berada dalam wilayah pemerintahan adat Rashkap Yarbadang. Untuk itu, selaku Raja yang membawahi 3 desa tersebut saya akan senantiasa mendukung dan bersama-sama dengan Pemkot untuk menjalankan program program Safari Adat yang dicanangkan oleh Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Usman Tamnge,” ungkap Renhoran saat ditemui awak media Pilar Timur di kediamannya baru-baru (24/07/2019) ini.

Lebih lanjut Renhoran tegaskan, sebagai pimpinan adat di Rashkap masing-masing, para Raja di wilayah Kota Tual haruslah pro aktif mendukung program Pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan tatanan adat di bumi Maren.

“Dalam kapasitas sebagai Raja Yarbadang, saya diikutsertakan bersama ke tiga raja lainnya untuk bersama-sama Pemkot meneguhkan kembali kewibawaan kami selaku pimpinan adat, sekaligus memperkuat kembali posisi hukum adat Larvul Ngabal melalui sosialisasi kepada masyarakat di semua desa-desa yang berada dalam naungan kekuasaan keempat rashkap di wilayah Kota Tual ini,” terang Renhoran.

Menurutnya, dalam usaha menata kembali peran para raja dan kedudukan hukum Larvul Ngabal dalam kehidupan sosial masyarakat adat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat landasan adat yang ada di komunitas-komunitas adat.

“Dalam hal ini, perlu diperkuat hubungan interaksi para raja dengan masyarakat setempat. Setelah itu sudah terbangun dengan baik, tentu ke depannya bersama ketiga raja yang ada melalui suatu program yang telah kami rencanakan, yakni dengan membentuk suatu wadah organisasi lembaga adat, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Renhoran menilai, peran dan kedudukan para raja di wilayah Kota Tual saat ini sudah semakin melemah. Oleh karena itu, tambahnya, prospek Pemerintah Kota Tual dalam menggandeng para raja untuk mengembangkan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah adat dalam mengamanatkan adat-istiadat yang berlaku di daerah ini adalah sesuatu yang sangatlah positif.

“Tanpa pemerintah daerah, pemerintah adat pun takkan berjalan baik dan pastinya akan terbengkalai segala permasalahan adat di negeri ini. Sebagaimana berkaca dari yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, walapun pada keyataannya masih jauh dari harapan,” katanya.

Kendati demikian, Renhoran berharap agar ke depannya melalui Perda Ohoi dan Rashkap yang sudah sementara dibahas dan nantinya akan diberlakukan di Kota Tual, semakin banyak manfaat yang bisa dipetik bagi tatanan hidup masyarakat serta tata pemerintahan adat di bumi Maren.