Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebijakan Progresif Antisipatif

Category: Maluku Tenggara

 

Menurut Hanubun, berbagai pandangan yang dikemukakan, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui, adalah sebuah proses dinamika untuk mewujudkan sebuah kemajuan, bukan upaya mengesampingkan persetujuan besar para leluhur Evav.

Bupati Malra M. Thaher Hanubun - 091019 - Nella

Bupati Malra Drs. M. Thaher Hanubun (Foto: Nela Lobya)

 

Langgur, suaradamai.com – Perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei merupakan kebijakan progresif antisipatif terhadap Perpres No. 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Drs. M. Thaher Hanubun saat membuka Sidang Paripurna DPRD Maluku Tenggara di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Maluku Tenggara, Senin (07/10/2019).

Sebagai informasi, Perpres No. 33 Tahun 2015 telah menetapkan Maluku Tenggara sebagai wilayah terluar, sementara pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa hampir sebagian besar pengelola wilayah laut dialihkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi.

Hanubun menjelaskan, sejak awal pembentukan pada tahun 1952, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki wilayah yang sangat luas dan mencakup hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Setelah pembentukan Kota Tual, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri dari Kepulauan Kei Besar dan Kei Kecil.

“Sebutan dan penamaan Kei atau Evav tentu bukan hal yang baru, karena sejak leluhur dan nenek moyang, kita lebih dikenal sebagai Suku Kei yang memiliki tatanan adat dan karakteristik lokal yang berbeda dengan daerah lainnya. Kearifan lokal dan penamaan Kei atau Evav sesungguhnya menjadi pijakan berpikir untuk merumuskan kembali penamaan Kabupaten Kepulauan Kei,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pengusulan perubahan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei di hari ini merupakan proses awal untuk memperoleh persetujuan paripurna DPRD guna diproses lewat pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut dari otoritas pemerintahan secara berjenjang.

Menurut Hanubun, berbagai pandangan baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui adalah sebuah proses dinamika untuk mewujudkan sebuah kemajuan, bukan upaya mengesampingkan persetujuan besar para leluhur Evav dan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Kei untuk mendapat restu leluhur.

Ia menambahkan, bagi pemerintah daerah, 67 tahun pmbentukan Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah waktu yang singkat dan sesungguhnya telah meletakkan landasan yang kuat bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pelayanan kemasyarakatan.

Tidak hanya sampai di situ, dalam kurun waktu tersebut Maluku Tenggara juga tela mengalami banyak perubahan baik fisik wilayah, sosial budaya, ekonomi dan politik yang cukup menonjol secara faktual dan telah mendorong adanya berbagai perubahan yang mendasar baik batas wilayah, aspek-aspek demografis, administrasi kependudukan, serta rentang kendali pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

“Dan secara garis besar, berbagai perubahan yang dimaksud menjadi bagian penting dari pertimbangan kami untuk mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei. Dalam aspek kewilayahan, perubahan nama Kabupaten Kepulauan Kei akan menjadi momentum untuk mengarahkan segenap kekuatan dan sumber daya yang kita miliki pada pemanfaatan sebesar-besarnya potensi kelautan dan perikanan serta termasuk wisata bahari untuk kemakmuran masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, Hanubun menegaskan kedekatan pembangunan di Kepulauan Kei dengan pendekatan otonom lainnya di Indonesia, yakni pendekatan pembangunan berwawasan kepulauan. Dalam skala kepentingan Maluku, pembentukan Kepulauan Kei akan semakin mendorong terbentuknya Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara termasuk gagasan dan perjuangan pembentukan Kabupaten Kei Besar.

“Dalam aspek demografis, kita ingin menunjukkan bahwa Kepulauan Kei dibangun oleh sebuah tatanan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang terus terjaga dan terpelihara sampai dengan saat ini dalam sebuah bingkai hukum Adat Larvul Ngabal,” pungkasnya. (nelalobya/NR)