Bupati Thaher Akan Tindaklanjuti Peta Mutu Pendidikan Malra

Category: Maluku Tenggara

 

Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw.

 

Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu yang bertujuan memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu Laporan Mutu Pendidikan Malra tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2019.

Bupati Malra bersama Ketua LPMP Provinsi Maluku H. Achli Jasmin dan Kadis Dikbud Malra

Bupati Malra Drs. M. Thaher Hanubun bersama Ketua LPMP Provinsi Maluku H. Achli Jasmin dan Kadis Dikbud Malra (Foto: Piet Res).

 

Langgur, suaradamai.com - Bupati Maluku Tenggara Drs. M. Thaher Hanubun membuka secara resmi kegiatan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 (6/8/19). Kegiatan ini diprakarsai oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku bersama dengan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lantai III ini, turut dihadiri oleh Ketua LPMP Provinsi Maluku H. Achli Jasmin, Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi B serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara bersama jajarannya.

Berdasarkan keterangan Achli Jasmin, kegiatan ini bertujuan menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2018 kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Suasana kegiatan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

Suasana kegiatan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 (Foto: Piet Res).

 

Selain itu, menurut Jasmin kegiatan ini juga bertujuan menciptakan sinergitas kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta satuan pendidikan dalam menyusun strategi peningkatan mutu serta mengimplementasikan pemenuhan mutu. Oleh karena itu, tambahnya, LPMP Maluku atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi dukungan pemda atas pelaksanaan diseminasi pemetaan mutu Pendidikan ini.

Bupati Thaher dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dengan latar belakangnya yang pernah berprofesi sebagai guru, Thaher mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan sangat berguna bagi pemda untuk mengukur sejauh mana capaian pendidikan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, hal ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap posisi Maluku Tenggara dalam perspektif mutu pendidikan.

“Dengan mengetahui posisi kita saat ini, maka upaya peningkatan dan pengembangan yang kita lakukan akan lebih tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan guna menghadirkan efektifitas dan efisiensi bagi pencapaian tujuan pembangunan yang kita cita-citakan,” ungkap Thaher.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik di Maluku Tenggara, Thaher berjanji akan terus menggulirkan berbagai kebijakan pembangunan. Baik peningkatan kapasitas sarana fisik dan prasarana, maupun kualitas dan kuantitas, serta pemerataan distribusi tenaga guru, dalam rangka meningkatkan akses pelayanan.

Thaher berharap melalui kegiatan diseminasi ini, OPD teknis dan stakeholder pendidikan yang hadir, secara aktif mencermati dan sedapat mungkin memberikan masukan-masukan konstruktif guna semakin memboboti penyajian peta mutu pendidikan di Maluku Tenggara.

 

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Agar pemerintah daerah mampu mengetahui capaian pendidikan di daerah, perlu diketahui bahwa progres pengiriman dasar pemetaan mutu pendidikan (PMP) Maluku tahun 2018 sebesar 94,37 persen. Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah sekolah dasar 142 sekolah, SMP 47 sekolah, SMA 16 sekolah dan SMK 8 sekolah, progres pengiriman data PMP tahun 2018 sebesar 98,12 persen dan diharapkan tahun 2019 mencapai 100 persen.

Sedangkan capaian SNP untuk Kabupaten Maluku Tenggara baik untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK menuju ke SNP 4. Hal ini berarti melampaui standar pelayanan minimal SNP yang telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah untuk semua daerah. Dalam hal ini, daerah wajib melakukan penyerapan SNP sebagai dasar dalam melayani masyarakat.