Breaking News

Sayonara Maluku Tenggara

Vakum Dua Tahun, Raja Kat...

Pemkot Tual Target Kepemi...

Ekonomi & Pembangunan

Pemprov Maluku Apresiasi Seminar Forum Ekonomi Kemenkeu

User Rating:  / 0

 

Di lain sisi, mantan Bupati MBD ini juga mengatakan, pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak. Selain dukungan dana dari APBN dan APBD, peran swasta juga sangat diharapkan.

Suasana seminar Kementerian Keuaangan

Suasana seminar Kementerian Keuaangan. (Foto. Chintia S)

 

Ambon, suaradamai.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 sebagai upaya diseminasi kebijakan fiskal di daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah, Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan seminar ini,” kata Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten I Setda Maluku Henry Far-Far, saat membuka Seminar Ekonomi Kementerian Keuangan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019, di Swissbel Hotel Ambon, Rabu (9/10/19).

Seminar dengan tema “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro pada Badan Kebijakan Fiskal Riznaldi Akbar, Kepala Laboratorium Penelitian, Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Teddy Christianto Leasiwal, dan Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaa Provinsi Maluku Tri Budhianto.

 

Baca juga: Wagub Buka EXPO Kewirausahaan SMA Kristen YPKPM Ambon

 

Wagub mengatakan, sebagaimana diketahui kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir yang mengalami fluktuasi, dimana laju pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II 2019 tercatat melambat.

Dijelaskan, berdasarkan data yang dirilis BPS, diketahui perekonomian Maluku pada triwulan II 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Rp.11,44 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 7,70 triliun.

“PDRB Maluku mampu tumbuh 6,06 persen (year on year), meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,05 persen,” terangnya.

Sedangkan untuk laju inflasi sampai dengan Juni 2019 sebesar 3,24 persen lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 2,05 persen.

“Pada Juni (month to month) terjadi inflasi sebesar 0,49 persen lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 0,55 persen. Dan inflasi tahunan (year on year) mencapai 4,10 persen lebih tinggi dari inflasi nasional 3,28 persen,” jelasnya.

Wagub berharap, semua pihak yang tergabung dalam TPIDmenjaga laju inflasi Maluku agar tetap dalam jangkauan target. Sebab, kebijakan fiskal moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di lain sisi, mantan Bupati MBD ini juga mengatakan, pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak. Selain dukungan dana dari APBN dan APBD, peran swasta juga sangat diharapkan.

Untuk pagu APBN yang dialokasikan ke Maluku di tahun 2019 sebesar Rp.21,29 triliun,dengan rincian belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.8,34 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp.12,95 triliun.

Alokasi APBN Provinsi Maluku, sebut Wagub, selama beberapa tahun terakhir jika ditinjau dari sisi pendapatan maupun belanja negara terus mengalami peningkatan.

Adapun realiasasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan triwulan II tahun 2019, kata Wagub sebesar Rp.817,35 miliar, mengalami peningakatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp. 759,17 miliar.

“Realisasi belanja sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp. 9,34 triliun atau 43,86 persen dari total dana yang dialokasikan,” jelasnya.

Sementara APBD di Malukutelah dialokasikan sebesar Rp.15,09 triliun, dengan rincian belanja daerah sebesar Rp.13,05 triliun dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp.2,02 triliun.

Untuk realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar Rp. 353,00 miliar, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp.331,88 miliar.

“Realisasi pada tahun berjalan sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp.4,14 triliun atau 24,49 triliun dari total dana yang dialokasikan,” paparnya.

Fakta ini, kata Wagub, menunjukkan bahwa dukungan dana APBN dan APBD sangatlah penting dalam memberikan stimulus bagi pembangunan Maluku, dengan potensi ekonomi dan bentang alam yang menjanjikan, tentu memiliki prospek yang cerah jika dikembangkan.

Untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam menunjang pembangunan di Maluku.

“Hal yang juga harus kita kembangkan adalah peran serta pihak swasta dalam memperkuat ekonomi daerah, yang cenderung masih relatif kecil,” ucap wagub.

Begitu pula, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia yang inklusif.

“Seminar yang dilaksanakan ini sangat penting sebagai forum diskusi dan sarana untuk mempererat sinergitas antara kebijakan Kemenkeu dan Pemda sebagai upaya memperkokoh ikatan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” tandas Wagub. (chintias/LR)

Comments ()

DPRD Tual Tawarkan Strategi Pemasaran Hasil Panen Pulau-pulau Kur

User Rating:  / 0

 

Pulau-pulau Kur memiliki potensi alam yang menjanjikan. Sayangnya, selama ini hasil panen dari daerah tersebut malah dipasarkan ke daerah lain sehingga tidak bersumbangsih bagi PAD Kota Tual. Ketua DPRD Tual tawarkan sejumlah strategi pengembangan dan pemasaran hasil alam Pulau Kur guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tual.

Ketua DPRD Kota Tual Taufiq Hamud

Ketua DPRD Kota Tual Taufik Hamud.

 

Tual, suaradamai.com – Ketua DPRD Kota Tual Taufik Hamud menyatakan, wilayah Pulau-pulau Kur memiliki sejumlah potensi hasil alam yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tual. Untuk itu, sudah saatnya Pemkot Tual bersama DPRD memusatkan perhatian untuk merancang kebijakan strategis guna mendukung pengolahan dan pengembangan potensi hasil alam yang ada.

“Memang sejujurnya kami dari anggota DPRD berharap untuk saat ini harus sudah kita pikirkan menyangkut konsep atau formula yang jelas serta tepat guna untuk mengembangkan dan menyediakan kebutuhan, fasilitas market yang diinginkan masyarakat di Pulau Kur,” ungkap Taufik saat ditemui Pilar Timur/suaradamai.com di ruang kerjanya baru-baru ini (05/10/2019).

 

Baca juga: Potensi Alam Menjanjikan, Pulau Kur Butuh Sentuhan Pemkot Tual

 

Sebelumnya, sebagaimana telah diberitakan media ini, kekayaan hasil alam yang dimiliki masyarakat Pulau-pulau Kur selama ini hanya lebih menguntungkan daerah kabupaten lain. Padahal, sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kota Tual, masyarakat setempat lebih menginginkan agar hasil alam tersebut dapat diprioritaskan pemanfaatannya oleh Pemkot Tual.

Menyikapi harapan masyarakat tersebut, menurut Hamud, setidaknya ada tiga (3) pilar strategis yang harus dipikirkan pemerintah daerah sebagai acuan pengembangan dan pengolahan hasil panen yang ada. Pertama, peningkatan kandungan hasil panen yang berkualitas dan bermutu. Kedua, hasil panen tidak harus dirugikan dengan persoalan harga beli yang terjamin. Ketiga, perlu membijaki ketersediaan pasar terhadap hasil panen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai realisasi ketersediaan pasar sebagaimana dimaksud, sekiranya pemerintah daerah membentuk suatu koperasi usaha milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Bila perlu pemkot memberikan jaminan-jaminan itu kepada masyarakat, baik itu jaminan harga ataupun jaminan terhadap hasil panen,” tegasnya.

Taufik menambahkan, keberadaan BUMD tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas keberadaan hasil panen. “Jadi hasil panen pertanian atau perikanan dari masyarakat itu dibeli oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah akan mencari market untuk menjual kembali hasil tersebut,” terangnya.

Menurutnya, jika Pemkot Tual dapat memaksimalkan keberadaan hasil panen dari masyarakat Pulau-pulau Kur, tentu saja akan membawa dampak positif bagi kelangsungan pendapatan daerah. “Kalau memang diatur semaksimal mungkin, bisa saja pemerintah mendapatkan PAD dari situ,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Taufik, andaikan Pemkot Tual tidak dapat menyediakan BUMD, maka sekiranya dapat memaksimalkan peran Dinas Koperasi dan UKM sebagai dinas terkait untuk menyediakan fasilitas koperasi di wilayah Pulau-pulau Kur.

“Bagaimana caranya harus ada pembentukan koperasi di sana dulu, lalu kita akomodir seluruh pengusaha dan petani yang ada di sana untuk terbentuk dalam suatu koperasi. Dari koperasi ini, kemudian kita berikan jaminan untuk membantu mereka, sehingga hasil pertanian mereka bisa benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk masyarakat di wilayah Pulau Kur saja, melainkan untuk seluruh masyarakat Kota Tual,” ujarnya.

 

Baca juga: Wali Kota Tual Sampaikan Permohonan Maaf bagi Masyarakat Pulau Kur

 

Dengan begitu, tambahnya, hasil pertanian ataupun kelautan dari Pulau-pulau Kur tidak lantas harus keluar dari Kota Tual. “Jadi kalau memang bisa terbentuk suatu koperasi lalu pemerintah daerah bisa mewadahi atau menjamin keberadaannya, maka sudah barang tentu hasil panen tersebut tidak lagi harus diekspor keluar atau dibeli oleh pedagang dari SBT (Kabupaten Seram Bagian Timur), namun bisa saja dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Tual pada umumnya,” tegasnya.

Bagi legislator Partai Golkar ini, keberadaan hasil kopra oleh orang tua-tua dulu yang ada di Pulau-pulau Kur telah menghidupkan generasi saat ini. Di mana hanya oleh hasil tersebut, orang tua-tua telah dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga sukses. Padahal, keberadaan transportasi saat itu sangatlah sulit, tetapi proses pemasaran hasil kopra bisa berjalan baik.

“Nah, saat ini kita sudah memiliki transportasi laut yang bagi kita sudah memadai. Mestinya sudah harus menjadi akses sehingga hasil-hasil yang dari Pulau-pulau Kur bisa berada di Kota Tual, bukan lagi di luar Kota Tual,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut Taufik, mungkin perusahan di Tual belum bisa mengelola kopra menjadi bahan jadi. Namun, kopra bisa disimpan untuk selanjutnya dicarikan pasaran. “Kita kan punya bidang kerja sama di pemkot. Nah, bagian kerja sama inilah yang kita tugaskan untuk mencari market, misalnya ke perusahaan di Sulawesi, Jawa, atau di mana saja yang bersedia untuk membeli kopra tersebut,” imbuhnya.

Sementara dengan kehadiran perusahaan tersebut, katanya, Pemkot perlu meminta jaminan harga. Sehingga pemerintah daerah tidak dirugikan dan rakyat juga bisa mendapat kepastian harga.

“Hal ini tentu akan menambah semangat masyarakat di Pulau Kur untuk bertani dan mengelola sumber daya alam yang ada di sana. Di sisi lain, hasil-hasil panen pertanian tersebut tidak keluar begitu saja dari wilayah Kota Tual, tapi benar-benar dikelola oleh Pemkot Tual,” pungkasnya. (gerryngamel/NR).

 

Comments ()

Ohoinangan Atas Realisasikan Program Bedah Rutilahu dengan Sistem Maren

User Rating:  / 0

 

Melalui program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu), Pemo Ohoi Ohoinangan Atas hendak menghidupkan kembali sistem dan tradisi kerja maren sebagai kearifan lokal peninggalan leluhur. Tradisi ini mulai mengalami degradasi atau bahkan tergantikan dengan nilai uang.

Gedung dan pagar PAUD Ohoi Ohoinangan Atas - Tarsy Temorubun

Gedung dan pagar PAUD Ohoi Ohoinangan Atas (Foto: Tarsy Temorubun).

 

Elat (Ohoinangan Atas), suaradamai.com – Kepala Ohoi Ohoinangan Atas Albert Rahayaan mengatakan, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2018, Ohoinangan Atas mengagendakan sejumlah kegiatan pembangunan fisik diantaranya pembuatan pagar gedung SD dan PAUD, pengadaan lampu jalan serta program rehab rumah tidak layak huni (rutilahu).

"Sesuai RKP tahun 2018 kita rencanakan beberapa kegiatan fisik yaitu pembuatan pagar SD, pagar PAUD dan lampu jalan. Sedangkan tahap 3 khusus untuk rehab rumah rutilahu," ujar Albert kepada Pilar Timur/suaradamai.com di Ohoinangan Atas, Selasa (01/10/2019).

Lebih rinci ia menjelaskan perkembangan masing-masing proyek ohoi tersebut, pembuatan pagar SD bervolume 106 meter dengan alokasi anggaran Rp. 164.525.000 sudah rampung 95%, pagar PAUD bervolume 100 meter dengan anggaran Rp. 103.719.000 sudah 100% rampung, dan 37 titik mata lampu jalan dengan nilai anggaran Rp. 18.000.000 sudah rampung 98%.

 

Baca juga: Terdesak Pengukuhan Raja, Pemo Ohoinangan Rehab Balai Ohoi Tanpa ADD 2019

 

Sementara terkait program rehab rutilahu, Alberth menjelaskan bahwa sebanyak 27 unit rumah milik 27 KK yang dinyatakan sebagai rutilahu akan mendapat kucuran bantuan pada pencairan dana ohoi tahap ke-4 nanti. Ia menambahkan, bantuan yang diberikan berupa bahan non lokal sedangkan jumlah dan jenis bantuan akan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kerusakan yang dibutuhkan masing-masing rumah.

“Khusus program (bedah) rutilahu kami buat dalam bentuk sistem maren (gotong-royong) apa lagi kegiatan rutilahu ada upah,” jelas Albert. Menurutnya, melalui program bedah rutilahu, pihaknya hendak menerapkan kembali sistem dan tradisi kerja maren sebagai kearifan lokal peninggalan leluhur yang mulai mengalami degradasi atau bahkan tergantikan dengan uang.

"Kesadaran untuk kerja maren (gotong royong) saat ini mulai hilang padahal itu cara kerja orang tua-tua kita dulu, kalau mereka mau selesaikan satu pekerjaan, mereka saling membantu, bahu-membahu serta kerja sama, jadi kalau sekarang kita tidak laksanakan, pasti satu saat akan hilang, sekarang di tempat tertentu maren su seng ada lai, semua hanya dengan uang saja," ungkapnya

 

Baca juga: Bedah Rumah, Prioritas Program Kerja Pemo Ohoi Ngat

 

Albert menambahkan, program bedah rutilahu akan dilanjutkan di tahun 2020 untuk 94 rumah yang belum mendapat banuan. “Di Ohoinangan Atas tercatat sebanyak 103 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 415 jiwa,” pungkasnya. (tersytemorubun/NR)

 

Comments ()

Kepala DJBC Maluku: Produk Maluku Harus Diekspor Dari Maluku

User Rating:  / 0

 

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah lewat devisa ekspor. Kenyataannya, selama ini banyak produk Maluku yang diekspor lewat daerah lain dan tidak mendatangkan devisa bagi daerah. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi Kantor DJBC Maluku.

Kepala DJBC Maluku Finari Manan

Kepala DJBC Maluku Finari Manan saat melayani wawancara awak media usai peringatan Hari Bea dan Cukai yang Ke-73 (Foto: Chintia Samangun).

 

Ambon, suaradamai.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Provinsi Maluku Finari Manan mengatakan Bea Cukai telah memberi peran penting dan memfalitasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara perdagangan. Hal ini dikatakannya pada peringatan Hari Bea dan Cukai yang Ke-73 dengan tema 'Menuju Insan Yang Cakep, Cerdas, Sehat dan Berintegritas Untuk Bea Cukai Yang’ yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Ambon, Senin (07/10/2019).

“Perdagangan internasional dan legal serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kanwil Bea Cukai Maluku telah melakukan berbagai kegiatan salah satunya menggagalkan masuknya barang-barang larangan seperti ganja, miras, rokok ilegal, pakaian bekas impor, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia,” ungkapnya.

 

Baca juga: Ditjen Bea Cukai Kanwil Maluku Gelar Lokakarya Bantuan Hukum dan Keberatan Banding di Malra

 

Menurutnya, total target 2019 telah mencapai Rp 208,8 triliun dan telah mencapai rasio Bea Cukai digabungkan dengan pajak berupa PPN PTK dan lain sebagainya. Untuk wilayah Maluku, tambah Finari, sampai akhir September 2019, dari target Rp 457,47 miliar telah mencapai sebesar Rp 454,55 M atau Rp. 99,37 juta.

Finari menjelaskan, kementerian dan lembaga yang terkait telah langsung menandatangani bewall of integrity bahwa mereka mendukung untuk pencanangan integritas. Artinya, lanjutnya, Bea Cukai tidak bergerak sendiri untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi.

“Oleh sebab itu dibentuk dari adanya kerjasama dari para stakeholder dan stockholder kami, kami bagikan ke Maluku itu lebih banyak kepada instansi pemerintahan jadi berbeda dengan Kantor Pelayanan," jelasnya.

“Kalau Kantor Pelayanan stakeholdernya itu benar-benar pengguna jasa impor pengusaha tapi kalau kami stakeholdernya berupa kementerian lembaga terkait seperti dinas-dinas, kemudian juga kepala BI, BPK, BPKP dalam konteksnya pemerintah kita undang untuk bisa menyampaikan informasi publik yang baik kepada masyarakat,” lanjutnya.

 

Baca juga: DJBC Maluku Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

 

Ia menambahkan, pada kesempatan tersebut PAD Maluku justru menjadi bahan evaluasi pihaknya bahwa dari tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan untuk yang langsung dari Maluku. Menurutnya, praktek yang selama ini dilakukan adalah produk-produk Maluku diekspor lewat Surabaya dan pihaknya telah menarik semua kebijakan itu.

“Kenapa? Karena supaya devisanya itu bisa di Maluku dan alhamdulillah sudah banyak. Walaupun demikian masih menjadi PR kita bersama bahwa sampai dengan saat ini kita masih menemukan ikan, udang, rempah, damar, kayu, mutiara, rumput laut itu masih diekspor lewat daerah bukan Maluku padahal itu adalah produk Maluku," pungkasnya. (chintiasamangun/NR)

 

Comments ()

Kadispenda Tual: Tunggak Pajak, Tempat Usaha Akan Ditutup

User Rating:  / 0

 

Pajak dan retribusi tempat hiburan merupakan salah satu sumber pandapatan daerah. Namun masih saja ada pelaku usaha di Kota Tual yang menunggak pembayaran pajaknya hingga belasan bulan. Kadispenda Tual mengingatkan para wajib pajak dari pelaku usaha agar lebih tertib memenuhi kewajibannya jika tidak ingin menanggung resiko.

tax2

Ilustrasi pelaku usaha tidak taat pajak (Foto: bisnis.com)

 

Tual, suaradamai.com – Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi. Namun kenyataannya masih saja ada yang sengaja untuk menunda membayar pajak. Demikian disampaikan Maskuri Renhoran di Tual, Jumat (4/10/19).

Renhoran menilai, terjadinya pengemplangan pajak diakibatkan oleh kurang produktifnya pegawai dinas pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Salah satunya adalah tempat biliar yang berlokasi di Pasar Tual lantai 2. Terhitung sejak 2018, pengelola tempat hiburan biliar itu hanya membayar pajak untuk 2 bulan, sedangkan di tahun ini hanya 3 bulan. Meski begitu, tidak adanya tindakan atau teguran dari pihak dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual) setempat,” ungkapnya.

 

Baca juga: Potensi Alam Menjanjikan, Pulau Kur Butuh Sentuhan Pemkot Tual

 

Ia menambahkan, selain tidak membayar pajak dengan benar, perilaku pengelola biliar kepada karyawannya dinilai tidak manusiawi lantaran untuk mendapatkan sepiring nasi mereka harus berhasil menjual 50 koin biliar per hari. “Bukan hanya itu, mereka sering mendapatkan kata-kata kotor dan hujatan dari pemilik biliar,” katanya.

Terpisah, ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Tual Arobi Bugis membantah hal tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menyurati dan memperingati pengelola biliar atas keterlambatan atau penunggakan pembayaran pajak biliar.

“Kami telah menyurati pemilik biliar, dan tahun ini yang bersangkutan telah membayar pajak lokal untuk 9 bulan. Sehingga informasi tentang kurangnya kinerja dinas (Dispenda Tual) itu tidaklah benar,” ujar Bugis.

 

Baca juga: Wali Kota Tual Resmikan Gazebo dan Tanam Pohon di Taar

 

Terkait pajak biliar, Bugis membenarkan bahwa penggelola biliar pada tahun 2018 baru membayar pajak hiburan biliar dua bulan, dan pada tahun ini baru membayar tiga bulan. “Sedangkan untuk sisa 16 bulan pajak lokal dan 19 bulan pajak (tempat) biliar yang bersangkutan berjanji akan melunasinya saat pencairan proyek,” bebernya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bukan hanya tempat biliar yang menunda pembayaran pajak. Masih ada beberapa tempat usaha yang juga menungga, salah satunya adalah tempat hiburan Karaoke Planet Bangkok yang berlokasi di Desa Ngadi.

“Kami (Dispenda Tual) telah menyurati mereka (pengelola) secara resmi. Namun, jika mereka (wajib pajak) tidak mengindahkan untuk membayarnya, maka usaha mereka harus kami tutup,” tegasnya.

Untuk itu, Bugis menghimbau para wajib pajak yang masih menunggak kewajibannya agar segera diselesaikan. “Jika tidak, maka ada konsekuensi yang harus diterima dari kelalaian saudara-saudara,” pungkasnya. (gerryngamel/NR)

 

Comments ()

BERITA TERKINI

Maluku Tuan Rumah Peringatan Bulan PRB 2020

Sosial
on Senin, 14 Oktober 2019
Maluku Tuan Rumah Peringatan Bulan PRB 2020

  Peringatan bulan Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktifitas PRB sebagai investasi untuk ketanggu...

Rayakan HUT ke 20, Bupati: Buru Miniatur Indonesia

Sosial
on Sabtu, 12 Oktober 2019
Rayakan HUT ke 20, Bupati: Buru Miniatur Indonesia

  “Mari terus kita rawat kebersamaan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat buru,” ajak Bupati Ramlly. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon Mohammad Irfan Suryaward...

Jelang Masa Purna Bakti, DPRD Kota Tual Tuntaskan...

Pemerintahan
on Jumat, 11 Oktober 2019
Jelang Masa Purna Bakti, DPRD Kota Tual Tuntaskan Tanggung Jawab

  Wali Kota Tual meyakini bahwa melalui kerjasama yang baik dan harmonis, DPRD bersama pemkot akan mampu menyusun dan menetapkan APBD tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan penyelengg...

Semburan Minyak dan Lumpur Kembali Cemari Pantai B...

Lingkungan Kita
on Jumat, 11 Oktober 2019
Semburan Minyak dan Lumpur Kembali Cemari Pantai Babyotang MBD

  Ini merupakan fenomena alam setiap tahun. Tetapi kali ini juga ada kandungan minyak. Air laut berubah warna menjadi kuning kecokelatan di Desa Babyotang, Babar Timur, MBD.   Tual, suaradam...

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malra Gelar Lomba...

Pendidikan
on Jumat, 11 Oktober 2019
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malra Gelar Lomba Pidato Bahasa Kei

  Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membangkitkan rasa cinta, rasa memiliki, menjaga dan melestarikan serta mengimplementasikan bahasa dan budaya Kei dalam pergaulan setiap ha...

Wawali Tual Bergerilya Cari ASN Mangkir Tugas

Pemerintahan
on Jumat, 11 Oktober 2019
Wawali Tual Bergerilya Cari ASN Mangkir Tugas

  Selama ini para ASN sudah diberi peringatan dan himbauan tegas terkait masalah kedisiplinan melalui pelaksanaan apel pagi, namun hal itu tidak dihiraukan oleh sebagian oknum. Wawali Tual Usman...

Sayonara Maluku Tenggara

Maluku Tenggara
on Jumat, 11 Oktober 2019
Sayonara Maluku Tenggara

  Selama ini oleh pemerintah pusat disinyalir masih mengidentikkan Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kota Tual sebagai ibukota kabupaten. Hal ini dalam banyak hal sangat merugikan Kabupaten Maluku...

Masa Depan Kei Besar Tergantung Pada Penyiapan Lem...

Pendidikan
on Jumat, 11 Oktober 2019
Masa Depan Kei Besar Tergantung Pada Penyiapan Lembaga Pendidikan

  Pendidikan adalah cara terbaik menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih baik. Pendirian SMA Katolik Johanis Aerts Katlarat dilandasi pada keputusan Musyawarah Pastora...

Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebi...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebijakan Progresif Antisipatif

  Menurut Hanubun, berbagai pandangan yang dikemukakan, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui, adalah sebuah proses dinamika untuk mewujudkan sebuah kemajuan, bukan upaya mengesamping...

Kepulauan Kei di Tengah Kebijakan Publik dan Panda...

Opini
on Kamis, 10 Oktober 2019
Kepulauan Kei di Tengah Kebijakan Publik dan Pandangan Masyarakat Adat

  Apabila perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilegitimasi oleh pemerintah provinsi, maka Pemkab Malra perlu berinisiatif untuk mewadahi dan mengakomodir kembali segala aspirasi...

Komitmen Pangkalan Utama TNI AL IX Ambon Bebas Rok...

Hukum & Kriminal
on Kamis, 10 Oktober 2019
Komitmen Pangkalan Utama TNI AL IX Ambon Bebas Rokok

  Bahaya rokok dan HIV – AIDS merupakan ancaman potensial yang akan menghambat bahkan menghancurkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Prajurit Lantamal IX menandatangani Komitmen Sehari Tid...

Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengaw...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemkab Malra

  Pelantikan ini merupakan kepentingan daerah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, dan bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat jenjang jabatan yang mementingkan kepentingan...

Kepala BNPB Tinjau Pengungsi di Pulau Haruku

Sosial
on Kamis, 10 Oktober 2019
Kepala BNPB Tinjau Pengungsi di Pulau Haruku

  Ia mengatakan, kunjungan yang dilakukan kedua kali ini, merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayan terbaik kepada warga negaranya. Kepala BNPB Doni Monardo bersama para pengungsi.(...

Pemprov Maluku Apresiasi Seminar Forum Ekonomi Kem...

Ekonomi & Pembangunan
on Rabu, 09 Oktober 2019
Pemprov Maluku Apresiasi Seminar Forum Ekonomi Kemenkeu

  Di lain sisi, mantan Bupati MBD ini juga mengatakan, pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak. Selain dukungan dana dari APBN dan APBD, peran swasta juga sangat diharapkan. Suasa...

Ketua DPRD Tual: Posisi Desa Adat Sangat Istimewa

Hukum & Kriminal
on Rabu, 09 Oktober 2019
Ketua DPRD Tual: Posisi Desa Adat Sangat Istimewa

  DPRD berharap peraturan daerah tentang desa adat dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat adat dalam wilayah Pemerintahan Kota Tual. Ketua DPRD Kota Tual Taufik Hamud. (Foto...

Tamkot Tual Berubah Jadi Pub, Kasat Pol PP: Belum...

Hukum & Kriminal
on Rabu, 09 Oktober 2019
Tamkot Tual Berubah Jadi Pub, Kasat Pol PP: Belum Ada Surat Perintah Pimpinan

  Taman Kota Tual dijadikan sebagai pub atau tempat minum minuman keras. Meski begitu, Satpol PP Tual terkesan melakukan pembiaran.   Tamkot Tual saat malam hari. (Dok. Instasaver)   Tu...

RSUD KS Langgur Mantapkan Persiapan Jelang Akredit...

Kesehatan
on Rabu, 09 Oktober 2019
RSUD KS Langgur Mantapkan Persiapan Jelang Akreditasi

  Akreditasi merupakan dasar bagi semua instansi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. RSUD KS Langgur telah melakukan persiapan secara bertahap, baik terkait dokumen maupun unsur fisik lainny...

Tiga Koramil di Wilayah Kota Tual Rampung 2020

Hukum & Kriminal
on Rabu, 09 Oktober 2019
Tiga Koramil di Wilayah Kota Tual Rampung 2020

  Pendirian Koramil dan Kodim di wilayah Kota Tual akan memperpendek rentang kendali kesatuan TNI dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai abdi negara. Komandan Satgas BKO Kodim/Koramil Per...

MTR: Tidak Sah, MP Batalkan Hasil Musdalub DPW PAN...

Politik
on Rabu, 09 Oktober 2019
MTR: Tidak Sah, MP Batalkan Hasil Musdalub DPW PAN Maluku

  Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 26 Juni 2019 lalu, dinyatakan tidak sah dan dibatalkan Ket...

Wagub Buka EXPO Kewirausahaan SMA Kristen YPKPM Am...

Pendidikan
on Selasa, 08 Oktober 2019
Wagub Buka EXPO Kewirausahaan SMA Kristen YPKPM Ambon

  Wagub berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan jiwa berwirausaha. Suasana pembukaan kegiatan EXPO Kewirausahaan di halaman SMA Kristen YPKPM Ambon. (Foto. Chintia S)   Ambon, suaradamai.com...

«
||
»

BUDAYA KITA

Vakum Dua Tahun, Raja Kat El Dikukuhkan dalam Wakt...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 24 September 2019
Vakum Dua Tahun, Raja Kat El Dikukuhkan dalam Waktu Dekat

  Berdasarkan sejarah Hukum Larvul, Raja Raschap Mer Ohoi Nean akan dikukuhkan oleh Raja Bal Du Wahadat dari Dullah. Pemasangan Gelang Mas Kei kepada Ketua Ikatan Maskei Papua oleh Raja Fer Drs....

Ketua Dewan Adat Tanggapi Napak Tilas Perjalanan N...

Peristiwa Budaya
on Sabtu, 14 September 2019
Ketua Dewan Adat Tanggapi Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas

  Lembaga Dewan Adat Rat Ur Siu, Lor Lim dan Lor Labai merupakan benteng terakhir penjaga kelestarian adat Evav. Hakim dari setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum adat Larvul Ngabal....

Orang Kei Harus Aktualisasikan Nilai Hidup Nen Dit...

Asal Usul
on Rabu, 11 September 2019
Orang Kei Harus Aktualisasikan Nilai Hidup Nen Dit Sakmas

  Tingginya nilai luhur dan martabat perempuan Kei tercermin dalam diri Nen Dit Sakmas. Pelaksanaan Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas merupakan aktualisasi dari penghargaan terhadap tingginya...

Tentang Perdebatan Seputar Khazanah Pakaian Adat E...

Asal Usul
on Selasa, 10 September 2019
Tentang Perdebatan Seputar Khazanah Pakaian Adat Evav

  Pakaian adat dipahami sebagai kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkandengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Perdebatan terkait corak pakaian adat Evav...

Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas: Antara Duku...

Peristiwa Budaya
on Jumat, 06 September 2019
Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas: Antara Dukungan dan Kritik

  Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah bagi pelestarian kearifan lokal budaya Suku Bangsa Kei. Sebuah maha karya yang dihasilkan pemerintah daerah Kab...

Tim Safari Adat Pemkot Tual Kunjungi Desa Fiditan

Peristiwa Budaya
on Jumat, 23 Agustus 2019
Tim Safari Adat Pemkot Tual Kunjungi Desa Fiditan

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw.   “Saya janji tidak akan memberikan rekomendasi pecalonan bagi marga lain yang bukan punya hak. Khususnya untuk Desa Fiditan, selain marga Raha...

Pengertian, Fungsi, dan Peranan Voma

Asal Usul
on Rabu, 07 Agustus 2019
Pengertian, Fungsi, dan Peranan Voma

  Pengangkatan sesajen bagi leluhur di Woma El Fangvur, Langgur.   Suatu ketika sekelompok masyarakat bertemu satu sama lain dan sepakat membentuk ohoi. Kebutuhan pertama mereka adalah tempa...

Konsisten! Safari Adat Pemkot Tual Berlanjut di De...

Peristiwa Budaya
on Senin, 05 Agustus 2019
Konsisten! Safari Adat Pemkot Tual Berlanjut di Desa Tamedan

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw   Safari Adat adalah salah satu upaya Pemkot Tual dalam memulihkan kembali tatanan adat dalam masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkua...

Raja Yarbadang Dukung Penuh Misi Safari Adat Pemko...

Peristiwa Budaya
on Kamis, 25 Juli 2019
Raja Yarbadang Dukung Penuh Misi Safari Adat Pemkot Tual

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw. Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge bersama para Rat/Raja. (Foto: Gerry Ngamel)   Langgur (Tetoat), suaradamai.com...

Safari Adat Wujud Pengembalian Wibawa Para Raja

Peristiwa Budaya
on Rabu, 24 Juli 2019
Safari Adat Wujud Pengembalian Wibawa Para Raja

  Reporter: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw   Keempat Rat (Raja) yang wilayahnya berada dalam lingkungan Pemerintahan Kota Tual didampingi Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota T...

Menggali Makna Meti Kei dan Met Ef

Asal Usul
on Senin, 22 Juli 2019
Menggali Makna Meti Kei dan Met Ef

  Rat Yab Ratchap Oholim Tahit Patris Renwarin   Istilah Meti Kei dan Met Ef masih menjadi perdebatan, mana yang tepat mana yang keliru. Untuk memberi kepastian, Suaradamai.com mewawancarai...

Misil Masal "It Foeng Fo Kut, It Fau Fo Bangl...

Misil Masal
on Minggu, 21 Juli 2019
Misil Masal "It Foeng Fo Kut, It Fau Fo Banglu"

  Pemerhati Adat, Robert Remetwa   Berucap dan mendengar ayat tersebut bagi orang yang paham Bahasa Kei akan berpikir pada suasana perang. Memang benar, bahwa perang di Kei zaman dulu, para...

Rayakan Valentine's Day, Tim Kreatif ULDNE Pamer B...

Peristiwa Budaya
on Senin, 18 Februari 2019
Rayakan Valentine's Day, Tim Kreatif ULDNE Pamer Budaya Kei Era 1940an

  Penulis Gerry Ngamel, penyunting Linus Remetwa Para Wanita berpose di depan tempat pameran   Langgur (Ngilngof), suaradamai.com – Kali ini ada yang unik dari perayaan Valentine’s Day tahun...

Angkat Tradisi Kei yang Hilang, Ohoi Loon Bisa Jad...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 05 Februari 2019
Angkat Tradisi Kei yang Hilang, Ohoi Loon Bisa Jadi Contoh

Penulis Gerry Ngamel, penyunting Linus Remetwa   Mulai dari persiapan, penyampaian undangan, cara memasak, alat makan, makanan, gaya makan, dan prosesi pengukuhan, menggunakan kebiasaan orang tua...

Dewan Adat Kei Desak Penerbit Tarik dari Peredaran...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 02 Oktober 2018
Dewan Adat Kei Desak Penerbit Tarik dari Peredaran, Buku Larvul Ngabal

Langgur, suaradamai.com - Ketua Dewan Adat Rat Ursiuw Rat Lorlim Kepulauan Kei (Dewan Adat Kei) Drs. Hi. Abdul Hamid Rahayaan mendesak kepada penerbit agar menarik buku berjudul “Larvul Ngabal: Anasir...

«
||
»

Maluku Tenggara

Sayonara Maluku Tenggara

Maluku Tenggara
on Jumat, 11 Oktober 2019
Sayonara Maluku Tenggara

  Selama ini oleh pemerintah pusat disinyalir masih mengidentikkan Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kota Tual sebagai ibukota kabupaten. Hal ini dalam banyak hal sangat merugikan Kabupaten Maluku...

Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebi...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebijakan Progresif Antisipatif

  Menurut Hanubun, berbagai pandangan yang dikemukakan, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui, adalah sebuah proses dinamika untuk mewujudkan sebuah kemajuan, bukan upaya mengesamping...

Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengaw...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemkab Malra

  Pelantikan ini merupakan kepentingan daerah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, dan bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat jenjang jabatan yang mementingkan kepentingan...

Wabup Malra Buka Bimtek Peningkatan Kompetensi Apa...

Maluku Tenggara
on Minggu, 06 Oktober 2019
Wabup Malra Buka Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Disdukcapil

  Administrasi kependudukan perlu didukung dengan strategi pelaksanaan dan penganggaran guna mendorong kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah.Sehubungan dengan hal tersebut...

Thaher: Berbeda Hanya Ketika Masuk Rumah Ibadah. S...

Maluku Tenggara
on Rabu, 02 Oktober 2019
Thaher: Berbeda Hanya Ketika Masuk Rumah Ibadah. Selebihnya Kita Satu

  Budaya maren merupakan warisan leluhur yang mempersatukan perbedaan. Melalui budaya maren setiap sekat perbedaan menjadi tidak berarti. Diharapkan melalui momen bakti sosial di Masjid Ohoi Mast...

Pemkab Malra Benahi Pasar Ikan Langgur

Maluku Tenggara
on Senin, 30 September 2019
Pemkab Malra Benahi Pasar Ikan Langgur

  Pemkab Malra melalui Disperindag sementara berupaya membenahi Pasar Ikan Langgur lewat pengerjaan saluran pembuangan limbah dan pengadaan sejumlah fasilitas pendukung. Meski demikian, diharapka...

Dinas Lingkungan Hidup Malra Berdayakan Sampah Jad...

Maluku Tenggara
on Rabu, 25 September 2019
Dinas Lingkungan Hidup Malra Berdayakan Sampah Jadi Pupuk

  Masyarakat diharapkan dapat memilah antara sampah organik dan sampah anorganik sejak dari rumah tangga. Nantinya sampah organik akan diolah kembali menjadi pupuk sehingga dapat mengurangi pasok...

Dinas Perikanan Malra Gelar Pelatihan dan Pendampi...

Maluku Tenggara
on Minggu, 22 September 2019
Dinas Perikanan Malra Gelar Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Ikan bagi 68 Nelayan

  Para nelayan peserta pelatihan dan pendampingan akan diberikan sertifikasi sebagai jaminan bahwa produk mereka telah melewati 18 fase yang dipersyaratkan Dinas Perikanan Malra. Suasana Pelatiha...

PKK Malra Dukung Pengembangan Pariwisata Kelapa Mi...

Maluku Tenggara
on Minggu, 22 September 2019
PKK Malra Dukung Pengembangan Pariwisata Kelapa Miring

  Apresiasi yang tinggi patut diberikan kepada tim penggerak PKK Malra dan Pemerintah Ohoi Wab Ngufar melalui program pengembangan pariwisata. Upaya ini diharapkan kelak semakin menjadi acuan dal...

Hanubun: Pengajaran Nen Dit Sakmas Menjadi Akar Hu...

Maluku Tenggara
on Minggu, 08 September 2019
Hanubun: Pengajaran Nen Dit Sakmas Menjadi Akar Hukum Larvul Ngabal

  Pengajaran Nen Dit Sakmas menjadi fondasi bagi Hukum Adat Larvul Ngabal yang telah merasuki sendi-sendi hidup orang Kei jauh sebelum hukum positif negara ini dibentuk dan sebelum agama dikenal....

PKK Malra Inisiasi Gerakan Revitalisasi Harkat dan...

Maluku Tenggara
on Selasa, 03 September 2019
PKK Malra Inisiasi Gerakan Revitalisasi Harkat dan Martabat Perempuan Kei

  Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat kembali jati diri vat-vat Evav yang kini hilang, serta menceritakan perjalanan Nen Dit Sakmas sebagai pencetus Hukum Larvul Ngabal. Ketua Tim Penggerak P...

Pemda Malra Alami Peningkatan Pendapatan Daerah Se...

Maluku Tenggara
on Kamis, 29 Agustus 2019
Pemda Malra Alami Peningkatan Pendapatan Daerah Sebesar 0,75 Persen

  Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw.   Catatan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara mencapai angka Rp. 951,45 milyar (0,75 persen). Sejalan dengan kenaikan pendapata...

Bupati Malra: Birokrasi Pemerintahan Harus Tangguh...

Maluku Tenggara
on Minggu, 25 Agustus 2019
Bupati Malra: Birokrasi Pemerintahan Harus Tangguh Kelola Kearsipan

  Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw.   Aparatur birokrasi harus mampu menjadi pelopor pertanggungjawaban arsip dan kearsipan dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan di ling...

Bupati Thaher Ajak Pemuda Bangun Maluku Tenggara

Maluku Tenggara
on Selasa, 20 Agustus 2019
Bupati Thaher Ajak Pemuda Bangun Maluku Tenggara

  Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw.   Momen peringatan HUT ke-74 kemerdekaan dimaknai dengan upaya mengejar ketertinggalan di Malra. Ditandai dengan pelaksanaan upacara detik-detik pr...

Pemkab Malra Upayakan Pengembangan Perwilayahan Ko...

Maluku Tenggara
on Senin, 19 Agustus 2019
Pemkab Malra Upayakan Pengembangan Perwilayahan Komoditas Pertanian

  Penulis: Nela Lobya. Editor: Nick Renleuw.   Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kebutuhan daerah dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Upaya pemenu...

Bupati Thaher Akan Tindaklanjuti Peta Mutu Pendidi...

Maluku Tenggara
on Minggu, 11 Agustus 2019
Bupati Thaher Akan Tindaklanjuti Peta Mutu Pendidikan Malra

  Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw.   Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal wajib melakukan pen...

Bupati Hanubun Ingin Dinas Terkait Beradaptasi Den...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 03 Agustus 2019
Bupati Hanubun Ingin Dinas Terkait Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0

  Reporter: Ella Kudubun. Editor: Nick Renleuw Bupati Malra M. Thaher Hanubun. (Dok. Humas Malra)   Langgur, suaradamai.com – Gerakan Nasional masih membudayakan kewirausahaan dan menjadi ko...

Bupati Thaher Hanubun: Jangan Coba-coba Sogok Saya...

Maluku Tenggara
on Kamis, 01 Agustus 2019
Bupati Thaher Hanubun: Jangan Coba-coba Sogok Saya!

  Reporter: Piet Res. Editor: Nick Renleuw   Bupati Maluku Tenggara, Drs M. Thaher Hanubun menerima pesan singkat dari salah seorang oknum PNS yang berisikan tawaran sejumlah uang yang dituj...

Malra Dinilai Sukses Menyelenggarakan Wonderful Sa...

Maluku Tenggara
on Selasa, 30 Juli 2019
Malra Dinilai Sukses Menyelenggarakan Wonderful Sail To Indonesia

  Reporter: Piet Res. Editor: Nick Renleuw   Sebagai pintu masuk Wonderful Sail to Indonesia, Maluku Tenggara dinilai oleh wisatawan sukses dalam penyelenggaraan. Suksesnya pelaksanaan Wonde...

Bupati Malra: Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Ke...

Maluku Tenggara
on Rabu, 24 Juli 2019
Bupati Malra: Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Kei Besar Merupakan Peluang Ekonomi Daerah

  Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw   Pulau Kei Besar memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Identifikasi potensi perikanan dan kelautan di Kei Besar menjadi sangat pentin...

«
||
»

e-Paper Majalah & Pilar Timur

Tentang Kami