Breaking News

Bupati Hanubun Buka Kejua...

Prihatin dengan Kondisi P...

Pemkot Tual Salurkan Empa...

Opini

Janji Manismu Ditunggu Pak Dewan!

Print
Category: Opini
User Rating:  / 0

 

Karikatur. Dok. Poskotanews.com

 

 

25 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2019-2024, dijadwalkan 1 November (hari ini) akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual.  Pelantikan inibersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2014-2019.

Para wakil rakyat ini dinanti kerja nyata untuk lima tahun kedepan. Namun, sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota DPRD diharapkan memiliki kemampuan memahami tugas dan fungsi, serta mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat ke dalam lembaga DPRD yang output-nya,berupa program dan kegiatan dari pemerintah kepada rakyat. Adapula perlindungan terhadap kepentingan rakyat melalui ketersediaan payung hukum misalnya peraturan daerah hingga didorong dibentuk peraturan Bupati.

Kedudukan DPRDsebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, bersama Bupati, menempatkan posisi DPRD sangat strategis, peraturan perundang-undangan telah memberikan tiga fungsi utama DPRD,yakni fungsi penetapan anggaran (budgeting function), fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan anggaran (controlling function).Sayangnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhirmuncul beragam pendapat publik atas kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2014-2019.

“Gajah Mati Meninggalkan Tulang, Harimau Mati Meninggalkan Belang.  Manusia Mati Meninggalkan Nama,peribahasa ini sangat  realitis bila ditautkan dengan kinerja DPRD periode yang telah berakhir ini. Rakyat sudahmemberikan‘stempel’ buruk untuk kinerja DPRD yang tidak produktif menjalankan fungsi legislasi dan mengeksekusi aspirasi rakyat. Stempel ini diberikan bukan isapan jempol belaka, bila ditelisik lebih jauh, implementasi fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara masih didominasi fungsi pengawasan dan fungsi penyusunan anggaran kendati sesungguhnya juga tidak optimal dan tidak produktif.

 

Baca juga: Sah! 25 Anggota DPRD Maluku Tenggara Resmi Dilantik

 

Sedangkan fungsi legislasi lebihtidak produktiflagi,bisa dilihat dari jumlah rancangan peraturan daerah yang masuk dalam agenda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang diusulkan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Realitas yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi fungsi legislasi dapat terlihat sebagai berikut:  (1) Hak Inisiatif DPRD untuk mengusulkan Ranperda yang minim terhitung sejak pelantikan 2014-2018, (2) Ranperda yang dibahas didominasi Ranperda dari eksekutif (pemerintah daerah), (3) Sejumlah Ranperda yang dimasukkan ke dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) tidak berhasil dituntaskan, (4) Hanya ada 3 Ranperda rutin yang dibahas dan disahkan, yaitu Ranperda APBD, Ranperda APBD Perubahan dan Ranperda Pertanggungjawaban Kepala Daerah, (5) Mirisnya juga, Ranperda yang diusulkan, kemudian dibahas, hanyalah Ranperda berupa perubahan atau revisi terhadap perda sebelumnya.

Memangada pertanyaan menggelitik, apakah harus ada banyak peraturan daerah dalam satu periodisasi, kendati sesungguhnya tidak ada aspirasi rakyat yang mendesak untuk dibuat payung hukum?

Bertolak dari pertanyaan diatas, muncul pertanyaan sandingannya, apakah selama 4 tahun terakhir tidak ada aspirasi rakyat yang butuh payung hukum. Lantas sejauhmana aspirasi rakyat yang diperoleh dari sekian kalinya reses maupun perjalanan dinas mengatasnamakan pengawasan dan hasilnya ditindaklanjuti atau diperjuangkan ke dalam payung hukum daerah? Itulah serangkaian pertanyaan kontraproduktif.

Kondisi disebutkan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara belum seperti yang diharapkan. Gejala yang disampaikan diatas, merupakan realitas yang terjadi di lembaga legislatif daerah.

Bila dilihat secara filosofis, tugas utama membentuk peraturan perundang-undangan, berada di tangan wakil rakyat. Hal ini diperkuat sejumlah aturan baik dalam yang memperkuat posisi lembaga legislatif sebagai pembentukan aturan, ketimbang pihak eksekutif.

Permasalahan yang timbul adalah semua rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini bupati. Padahal seperti diketahui pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan fungsi DPRD yaitu, (a) pembentukan perda kabupaten/kota, (b)anggaran, dan (c) pengawasan. Lebih lanjut fungsi pembentukan perda dipertegas dalam pasal 150 undang-undang pemerintah daerah:

a.      membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perdakabupaten/kota

b.      mengajukan usulan rancangan Perda kabupaten/kota, dan

c.      menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Banyak persoalan masyarakat yang disampaikanmisalnya soal harga trayek angkutan umum,hargarumput laut dan hasil kopra, harga perikanan, dan berbagai permasalahanbelum mampu diperjuangkan lembaga legislatif dengan melindungi kepentingan rakyat tersebut kedalam peraturan daerah.Kondisi ini berdampak pada opini publik yang berkembang, masih terlalu asyik dalam fungsi pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah daerah.

Permasalahan lain adalah mengenai materi perubahan yang dilakukan dewan terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif, secara subtansial tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut masalah teknis administrasi saja atau bersifat redaksional. Walaupun dalam pembahasan lanjutan terdapat  beberapa perubahan yang dilakukan oleh DPRD, akan tetapi ini saja tetap menunjukkanbahwa peraturan perundangan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif daerah tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

 

Baca juga: 20 Anggota DPRD Kota Tual Resmi Dilantik

 

Mahfud MD, yang dikutip oleh Cecep Dermawan dalam opini pada koran Pikiran Rakyat (Selasa,17 Oktober 2017),mengemukakan alasan kerap muncul pertanyaan publik, mengapa produk legislasi selalu buruk? Menurutnya, buruknya hasil fungsi legislasi karena sering terjadi tukar-menukar antara kekuataan politik, selain itu ketidakmampuan memahami perintah konstitusi, ada juga yang buruk karena terjadinya kolusi. Parahnya lagi, ada pemaksaan agar rancangan undang-undang dibuat meski tak ada naskah akademik dan tak jelas urgensinya. Faktor lainnya, yaitu banyak orang yang tidak profesional dalam membuat undang-undang.

Sejumlah realitas yang dikemukakan di atas merupakan kelemahan Anggota DPRD periode lalu dan diharapkan diubah menjadi kekuatan untuk anggota DPRD yang baru.  Optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara adalah harapan besar rakyat. Saat berkampanye pada Pemilu 2019, rakyat telah dibuat terpikat dan jatuh cinta dengan janji-janji manis anggota DPRD yang baru saja dilantik. Janji-janji manis itu tentu berkaitan dengan tri fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, fungsi penyusunan anggaran dan fungsi legislasi. Oleh karena itu, Janji manismu ditunggu pak dewan!

*Penulis adalah Staf  Pengajar  Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual.

Comments ()

Kepulauan Kei di Tengah Kebijakan Publik dan Pandangan Masyarakat Adat

Print
Category: Opini
User Rating:  / 0

 

Apabila perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilegitimasi oleh pemerintah provinsi, maka Pemkab Malra perlu berinisiatif untuk mewadahi dan mengakomodir kembali segala aspirasi dan masukan masyarakat terkait perubahan nomenklatur.

 Christian A. D Rettob

Oleh: Christian A. D Rettob*

 

Perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei berdasarkan keputusan Paripurna DPRD Maluku Tenggara No. 33 Tahun 2019 kini menuai banyak penafsiran serta persepsi yang bewarna dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang berpersepsi bahwa perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulaun Kei akan berdampak kurang positif terhadap harmonisnya kehidupan bermasyarakat. Adapun yang cukup sentimental dan “baper” serta menganggap bahwa Kota Tual yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kei secara tidak langsung bukan lagi bagian dari Kepulauan Kei. Penafsiran seperti inilah yang akan melahirkan kesenjangan dan kecemburuan sosial serta berpotensi mereduksi ikatan tali Ain Ni Ain.

 

Baca juga opini: Melestarikan Budaya, Memelihara Iman, dan Memperkuat Persaudaraan

 

1. Pandangan Filosofis

Kepulauan Kei merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi falsafah Ain Ni Ain serta Hukum Adat Larvul Ngabal. Spirit inilah yang kemudian melahirkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepulauan Kei yang secara geografis dan cultural terdiri atas sejumlah pulau, di antaranya adalah Pulau Kei Besar atau NuhuYuut atau Nusteen,  Pulau Kei Kecil atau Nuhu Roa atau Nusyanat, Pulau Tanimbar Kei atau Tnebar Evav, Pulau Dullah atau Du, Pulau Dullah Laut atau Du Roa, Pulau Kur, Pulau Taam, dan Pulau Tayandu atau Tahayad. Selain itu, masih terdapat sejumlah pulau kecil tak berpenghuni. Total luas area daratan Kepulauan Kei adalah 1438 km² (555 mil²).

Pasca pemekaran Kota Tual sebagai Kota Administratif sesuai dengan amanat UU No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, maka Pulau Dullah, Pulau Kuur, Pulau Taam dan Pulau Tayando masuk dalam wilayah Kota Tual. Sedangkan Pulau Kei Kecil, Pulau Kei Besar, dan Pulau Tanimbar Kei tetap menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara (Kabupaten Induk) dengan Ibu kota Kabupaten Langgur terletak di Pulau Kei Kecil.

Sejak 1 Januari 2010, pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara resmi berada di Langgur. Walaupun penyerahan aset kabupaten ke pemerintah Kota Tual baru dilaksanakan tanggal 23 Januari 2010.

Meskipun telah terjadi pemekaran dan pembagian wilayah administrasi, namun spirit kehidupan bermasyarakat antar gugusan Kepulauan Kei tidak pernah luntur. Bahkan dari generasi ke generasi yang lahir dari Rahim Bumi Larvul Ngabal ini tetap harmonis dan tetap menjunjung tinggi tatanan adat istiadat serta kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada falsafah Ain Ni Ain.

 

Baca juga opini: Komunitas Trash Hero Pulau Kei

 

2. Pandangan Sosiologis

Maluku Tenggara yang merupakan kabupaten induk yang dulunya terdiri dari berbagai gugusan kepulauan dan berbagai suku, kini telah melebur dan hanya tinggal satu golongan etnis yakni Suku Kei yang terpelihara sampai sekarang.

Kemudian untuk menjawab kebutuhan bernegara, demi kepentingan strategis nasional, direncanakan ke depan akan diperjuangkan  pemekaran Kepulauan Kei Besar menjadi daerah otonom (kabupaten baru), serta memperjuangkan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara.

Wacana pemekarana ini bertujuan untuk menjalankan dan mewujudkan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik, serta berharap mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja selama tidak menggeser tatanan nilai adat istiadat, sejarah dan budaya.

 

Baca juga opini: Kepulauan Kei Sebagai Lumbung Teripang Nasional

 

3. Pandangan Yuridis

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (7) tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (3) perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, hasil keputusan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara No. 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Menjadi Kabupaten Kepulauan Kei belum berlaku secara  de jure dan belum disahkan secara formal karena harus menunggu legitimasi dari pemerintah provinsi untuk kemudian diusulkan ke Kemendagri.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 Permendagri No. 30 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintahan provinsi dan instansi terkait. Dan setelah itu baru diterbitkannya Peraturan Pemerintah dengan persetujuan Presiden berdasarkan amanat dari pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

 

Baca juga opini: Pengembangan Produksi Teripang (Holothuria sp) di Kepulauan Kei

 

Rekomendasi

Apabila perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara dalam Hasil Keputusan Paripurna DPRD Maluku Tenggara tidak dilegitimasi oleh pemerintah provinsi maka harus ditinjau kembali terkait hasil Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara No.33 Tahun 2019 dan perlu adanya inisiatif dari pemerintah kabupaten untuk mewadahi aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan atau lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain yang dianggap mewakili pendapat masyarakat secara umum yang ditandatangani oleh ketua lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya. Untuk kemudian dapat mengakomodir segala masukan dan rekomendasi terkait perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara sehingga terciptalah kehidupan bermasyarakat yang selalu dalam bingkai Ain Ni Ain dan menjunjung tinggi Hukum Adat Larvul Ngabal.

 

*Penulis adalah Presidium Gerakan Kemasyarakan PMKRI Cabang Ambon

 

 

Apabila perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilegitimasi oleh pemerintah provinsi, maka Pemkab Malra perlu berinisiatif untuk mewadahi dan mengakomodir kembali segala aspirasi dan masukan masyarakat terkait perubahan nomenklatur.

 

Oleh: Christian A. D Rettob*

 

Perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei berdasarkan keputusan Paripurna DPRD Maluku Tenggara No. 33 Tahun 2019 kini menuai banyak penafsiran serta persepsi yang bewarna dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang berpersepsi bahwa perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulaun Kei akan berdampak kurang positif terhadap harmonisnya kehidupan bermasyarakat. Adapun yang cukup sentimental dan “baper” serta menganggap bahwa Kota Tual yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kei secara tidak langsung bukan lagi bagian dari Kepulauan Kei. Penafsiran seperti inilah yang akan melahirkan kesenjangan dan kecemburuan sosial serta berpotensi mereduksi ikatan tali Ain Ni Ain.

 

1. Pandangan Filosofis

Kepulauan Kei merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi falsafah Ain Ni Ain serta Hukum Adat Larvul Ngabal. Spirit inilah yang kemudian melahirkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepulauan Kei yang secara geografis dan cultural terdiri atas sejumlah pulau, di antaranya adalah Pulau Kei Besar atau NuhuYuut atau Nusteen,  Pulau Kei Kecil atau Nuhu Roa atau Nusyanat, Pulau Tanimbar Kei atau Tnebar Evav, Pulau Dullah atau Du, Pulau Dullah Laut atau Du Roa, Pulau Kur, Pulau Taam, dan Pulau Tayandu atau Tahayad. Selain itu, masih terdapat sejumlah pulau kecil tak berpenghuni. Total luas area daratan Kepulauan Kei adalah 1438 km² (555 mil²).

Pasca pemekaran Kota Tual sebagai Kota Administratif sesuai dengan amanat UU No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, maka Pulau Dullah, Pulau Kuur, Pulau Taam dan Pulau Tayando masuk dalam wilayah Kota Tual. Sedangkan Pulau Kei Kecil, Pulau Kei Besar, dan Pulau Tanimbar Kei tetap menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara (Kabupaten Induk) dengan Ibu kota Kabupaten Langgur terletak di Pulau Kei Kecil.

Sejak 1 Januari 2010, pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara resmi berada di Langgur. Walaupun penyerahan aset kabupaten ke pemerintah Kota Tual baru dilaksanakan tanggal 23 Januari 2010.

Meskipun telah terjadi pemekaran dan pembagian wilayah administrasi, namun spirit kehidupan bermasyarakat antar gugusan Kepulauan Kei tidak pernah luntur. Bahkan dari generasi ke generasi yang lahir dari Rahim Bumi Larvul Ngabal ini tetap harmonis dan tetap menjunjung tinggi tatanan adat istiadat serta kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada falsafah Ain Ni Ain.

 

2. Pandangan Sosiologis

Maluku Tenggara yang merupakan kabupaten induk yang dulunya terdiri dari berbagai gugusan kepulauan dan berbagai suku, kini telah melebur dan hanya tinggal satu golongan etnis yakni Suku Kei yang terpelihara sampai sekarang.

Kemudian untuk menjawab kebutuhan bernegara, demi kepentingan strategis nasional, direncanakan ke depan akan diperjuangkan  pemekaran Kepulauan Kei Besar menjadi daerah otonom (kabupaten baru), serta memperjuangkan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara.

Wacana pemekarana ini bertujuan untuk menjalankan dan mewujudkan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik, serta berharap mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja selama tidak menggeser tatanan nilai adat istiadat, sejarah dan budaya.

 

3. Pandangan Yuridis

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (7) tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (3) perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, hasil keputusan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara No. 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Menjadi Kabupaten Kepulauan Kei belum berlaku secara  de jure dan belum disahkan secara formal karena harus menunggu legitimasi dari pemerintah provinsi untuk kemudian diusulkan ke Kemendagri.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 Permendagri No. 30 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintahan provinsi dan instansi terkait. Dan setelah itu baru diterbitkannya Peraturan Pemerintah dengan persetujuan Presiden berdasarkan amanat dari pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

 

Rekomendasi

Apabila perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara dalam Hasil Keputusan Paripurna DPRD Maluku Tenggara tidak dilegitimasi oleh pemerintah provinsi maka harus ditinjau kembali terkait hasil Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara No.33 Tahun 2019 dan perlu adanya inisiatif dari pemerintah kabupaten untuk mewadahi aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan atau lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain yang dianggap mewakili pendapat masyarakat secara umum yang ditandatangani oleh ketua lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya. Untuk kemudian dapat mengakomodir segala masukan dan rekomendasi terkait perubahan nomenklatur Kabupaten Maluku Tenggara sehingga terciptalah kehidupan bermasyarakat yang selalu dalam bingkai Ain Ni Ain dan menjunjung tinggi Hukum Adat Larvul Ngabal.

 

*Penulis adalah Presidium Gerakan Kemasyarakan PMKRI Cabang Ambon

 

Comments ()

Komunitas Trash Hero Pulau Kei

Print
Category: Opini
User Rating:  / 0

 

Edukasi Sampah Ala Trash Hero Kepulauan Kei

 

Apa itu Trash Hero?

Berikut ini, penjelasan tentang Trash Hero secara umum (Trash Hero Panduan Chapter).[1]

Trash Hero adalah sebuah Gerakan global, yang dikelola relawan. Misi mereka adalah mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama membersihkan dan menghindari produksi sampah dan terutama menciptakan Bumi yang bebas sampah. Didirikan di Thailand pada tahun 2013, saat ini aktif di lebih dari 100 lokasi di seluruh dunia, melalui jaringan lokal di setiap daerah. Induk organisasi ini terdaftar di Swiss dengan nama Trash Hero World, yang merupakan sebuah organisasi nirlaba.

 

Trash Hero Pulau Kei

Saat ini, sebagian besar masyarakat Kei pasti tak asing lagi dengan yang namanya Trash Hero Pulau Kei. Sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Mengapa lingkungan hidup? Karena misi mereka adalah menyatukan masyarakat untuk membersihkan dan mengurangi sampah. Masalah lingkungan hidup memang bukan hanya terjadi karena sampah. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pula krisis lingkungan hidup misalnya, polusi udara, gas rumah kaca, dan lain-lain. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, sampah menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup. Sampah yang dimaksud ialah sampah plastik. Dari sebuah data penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck (University of Georgia) pada tahun 2010, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penecemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.

 

Baca juga: Edukasi Sampah Ala Trash Hero Kepulauan Kei, Reyaan Minta Pemkab Malra Percepat Perda Sampah

 

Menariknya bahwa, komunitas ini hanya hadir di daerah-daerah tertentu. Saya mengambil contoh Kota Manado, atau Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Di Manado, belum ada komunitas ini. Mungkin saja sudah terbentuk komunitas lain dengan maksud dan tujuan yang sama. Akan tetapi sejauh yang saya amati, saya belum menemukan adanya komunitas dengan misi seperti Trash Hero. Saya menduga bahwa komunitas semacam ini memang belum saatnya untuk hadir, dikarenakan pemerintah yang cekatan menanggulangi masalah sampah atau sebagian besar masyarakat sudah sadar akan pentingnya lingkungan. Hal ini tentu bisa menjadi kritikan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dalam hal penanganan masalah sampah. Bisa saja hadirnya Trash Hero Pulau Kei menjadi salah satu bentuk protes dalam menyadarkan pemerintah, dinas terkait dan masyarakat secara khusus bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah masalah yang sepele, melainkan masalah yang berskala dan berdampak global.

Sekarang yang menjadi pertanyaan lanjutan ialah apakah pemerintah telah membuat regulasi-regulasi yang berhubungan dengan masalah sampah? Apakah masyarakat Kei saat ini mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan? Saya percaya bahwa hadirnya komunitas Trash Hero Pulau Kei ialah membawa perubahan mental dan karakter masyarakat Kei, menjadi masyarakat yang cinta akan lingkungan. Dan yang menjadi target pelopor perubahan ini ialah kaum milenial. Kaum milenial harus menjadi pelopor utama dan yang utama dalam gerakan perubahan ini.

Saya sangat menyayangkan bahwa masyarakat Kei belum sepenuhnya peduli akan masalah lingkungan, secara khusus sampah. Hal itu nampak dari sebuah berita online (bulan Agustus – Suara Damai: Masyarakat Belum Peduli Masalah Sampah) yang saya baca. Padahal jika direfleksikan dengan baik, hadirnya komunitas Trash Hero Pulau Kei seharusnya membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kei. Belum adanya kepedulian masyarakat ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Trash Hero Pulau Kei dan pemerintah daerah secara khusus untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama masalah sampah. Hadirnya Trash Hero Pulau Kei bagi saya merupakan sebuah solusi untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Sebab prinsip-prinsip dari Trash Hero ialah Positif, Terbuka dan netral, Tunjukkan, bukan mengajarkan, lalu ulangi, Berpikir global, beraksi secara lokal, dan Tidak melibatkan uang[2].

 

Baca juga: Maluku Tenggara Darurat Sampah, Trash Hero Kei Harap Pemkab Amanatkan Regulasi

 

Positif artinya mereka fokus pada solusi (bukan masalah), pada masa depan (bukan masa lalu), dan pada apa yang berjalan dengan baik (bukan pada siapa yang salah atau siapa yang layak disalalahkan). Terbuka dan netral artinya mereka bekerja secara mandiri,membawa masyarakat bersama-sama menuju tujuan yang menguntungkan semua pihak. Tunjukkan, bukan mengajarkan, lalu ulangi artinya mereka memberi contoh, mengambil langkah kecil yang jika dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin, perubahan yang terjadi akan bertahan lama. Berpikir global, beraksi secara lokal artinya chapter-chapter lokal mereka adalah tulang punggung dari Gerakan global. Trash Hero World menyediakan pelatihan dan bahan-bahan penunjang, namun semua kegiatan digerakkan oleh masyarakat. Dan terakhir tidak melibatkan uang artinya, chapter-chapter lokal tidak memungut biaya atau mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan mereka. Pengeluaran dibiayai oleh donasi dalam bentuk barang dan jasa dari sponsor lokal, dan semua produk dijual sesuai dengan harga produksinya, dengan resi yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

Semoga Trash Hero Pulau Kei dapat membawa perubahan mental dan karakter serta kebiasaan yang baik ke seluruh lapisan masyarakat dalam menangani krisis lingkungan hidup terutama sampah, sehingga suatu saat kita dapat hidup di Kei yang bersih dan bebas dari sampah.

 

 

(Fr. Yohanes Devri Maturbongs)

Mahasiswa Semester V, Jurusan Filsafat,

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng



[1] Trash Hero Panduan Chapter, Teks oleh Jan Bares, Petra Essenfelder, Roman Peter, Seema Prabhu, dengan masukan dari relawan di seluruh dunia – diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rima Agustina, Amalya Permana, Zahra Ratnasari. Database milik Trash Hero World. Perbaruan terakhir : Februari 2019; Revisi berikutnya: Februari 2020

[2] Trash Hero Panduan Chapter, Teks oleh Jan Bares, Petra Essenfelder, Roman Peter, Seema Prabhu, dengan masukan dari relawan di seluruh dunia – diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rima Agustina, Amalya Permana, Zahra Ratnasari. Database milik Trash Hero World. Perbaruan terakhir : Februari 2019; Revisi berikutnya: Februari 2020 

 

 

Comments ()

Melestarikan Budaya, Memelihara Iman, dan Memperkuat Persaudaraan

Print
Category: Opini
User Rating:  / 0

 

Adat, Kubni, Agam

 

Prosesi adat di Wulurat 5

 

Adat, Pemerintah, dan Gereja, atau dalam sebutan dalam Bahasa Kei, Adat, Kubni, Agam (AKA), dipercaya oleh masyarakat Kepulauan Kei, adalah tiga tungku menopang kehidupan masyarakat di Bumi Larvul Ngabal.

Perjalanan kehidupan masyarakat Kei yang awalnya masih mempercayai alam (adat), setelah itu mengenal agama, dan terbentuklah pemerintah, telah membuktikan, keterlibatan tiga unsur AKA, dalam menopang kehidupan, masyarakat Kei dapat memberikan jaminan keselarasan hingga kini.

Prosesi penutupan atap gereja Katolik Santo Antonius de Padua Stasi Wulurat, Paroki Elat, Katlarat, Wulurat dan Ohoilim, yang berlangsung pada hari Kamis 12 September 2019 menjadi bukti tiga unsur AKA dipadukan menghasilkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beragama, berbudaya dan bernegara.

Tulisan ini, tidak untuk menyombongkan diri tapi menjadi momentum sebagai generasi muda Kei, yang juga meyakini keselarasan tiga unsur AKA yang perlu dilestarikan dan dihormati.

Sebagai anak muda Kei, yang berasal dari Ohoi Wulurat dari mata rumah RAHAN RUS A WEAR, mencoba mendeskripsikan balutan prosesi adat dan agama yang begitu mistis dan agung tersebut dalam penulisan ini.

 

Baca juga: Berdialektika untuk Evav

 

Peninggalan Leluhur

Hari itu, langit sangat bersahabat, di bawah cahaya matahari sekira pukul 11.30 WIT, yang menembus dedaunan diantara pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan masuk Ohoi Wulurat, telah berdiri para tetua adat Ohoi Wulurat dan kelompok para penari. Mereka bersiap menyambut kedatangan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Kabupaten Maluku Tenggara, serta tamu undangan. Kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Maluku Tenggara dan rombongan ini, untuk menghadiri Prosesi Tutup Atap Gereja Santo Antonius de Padua Stasi Wulurat.

Sesuai tradisi masyarakat Ohoi Wulurat, para tamu yang baru tiba di kampung, harus menjalani prosesi adat. Rombongan yang telah tiba, tidak diantar langsung ke lokasi pembangunan gereja, tetapi harus melewati jalan tua yang oleh masyarakat ohoi Wulurat disebut jalan WEAR BEL menuju lokasi pekuburan leluhur Ohoi Wulurat, dan selanjutnya memasuki Woma EL WALOB BAEL NGANU yang dilindungi oleh benteng yang terbuat dari bebatuan alam.

Ritual yang berlangsung ini merupakan ritual adat ditinggalkan para leluhur dan diteruskan oleh masyarakatKO YAM FAAK, Ohoi Wulurat. Ritual adat ini, merupakan tradisi yang kami pegang dan lestarikan dari generasi ke generasi, setiap adanya kegiatan agama (dalam gereja Katolik) atau pemerintahan, harus didahului ritual adat.

Bertolak dari cerita turun temurun, jauh sebelum masyarakat Kepulauan Kei, mengenal dan menerima agama sebagai suatu keyakinan imannya, masyarakat telah hidup ratusan tahun dengan kepercayaaan alam. Masyarakat meyakini adanya kekuataan lain yang tak terlihat yang menguasai kehidupan alam semesta. Pepohonan, bebatuan, hutan, lautan, udara, dijadikan sebagai mediator untuk menyampaikan doa dan permohonan bagi leluhur mereka, dan bagi penguasa alam semesta yang tak kelihatan.

Prosesi adat di Wulurat 2

 

Prosesi adat yang diterima Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama rombongan pada acara penutupan atap gereja, merupakan tradisi peninggalan para leluhur. Selain ritual adat itu, setidaknya terdapat 3 peninggalan leluhur yang kami lestarikan hingga saat ini, dan menjadi keindahan alam dan peradaban budaya yang saya percaya sebagai sebuah mahakarya seni yang luar biasa yang ditinggalkan para leluhur bagi kami.

1.  Makam (Kuburan) para leluhur kami yang kami sebut IKSAEL. Inilah makam kuno, denga cara penguburan yang tergolong unik. Dikatakan unik, karena para leluhur Ohoi Wulurat yang mangkat, dikuburkan tidak secara lazim, yaitu digali lubang tanah dan ditutupi. Sebaliknya, para leluhur yang mangkat, dibaringkan diatas tanah kemudian, disekelilingnya disusun batu dengan rapi membentuk kuburan dengan rongga (cela) di tengah.Kuburan bebatuan alami ini berdiamater panjang sekira 2 meter dan lebar 1 meter.Jika menengok melalui cela yang terletak di tengah kuburan dapat terlihat dengan jelas tulang belulang para leluhur kami yang terbaring diatas tanah beralaskan piring sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka membangun sebuah benteng pertahanan yang kami sebut Benteng Kot Ohoiwait.

Didalam makam kuno itu terbaring dengan tenang, leluhur dari 4 marga terbesar yang lebih dahulu mendiami Ohoi Wulurat yaitu Moryaan, Morwarin, Sarkol, dan Rahangiar. Makam kuno ini, masih terjaga hingga saat ini, sebagai bukti tanda peradaban leluhur Ko Yam Faak.

Saat kedatangan Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama rombongan, berhenti di depan IKSAEL dan mengikuti doa adat yang dibawakan tetua adat, tujuannya memberitahukan acara yang digelar dan memohon perlindungan untuk keselamatan masyarakat dan seluruh tamu undangan.

2. Benteng Pertahanan dari batuan alam yang kami sebut Benteng KOT OHOIWAIT. Sebuah mahakarya arsitektur bernilai seni buatan tangan para leluhur kami sekira abad 14 M yang diceritakan dibangun selama 3 musim timur. Benteng kokoh initersusun dari batu papan alam yang diperkirakan batuan ini dikirim dari gunung melalui aliran air kali yang berada di sisi utara benteng. Ukuran batuan lebar 1-2 meter per batu. Dari hasil tangan-tangan perkasa leluhur Ko Yam Faak, menghasilkan sebuah karya seni benteng berukuran panjang sekira 40,5 meter, lebar 39,9 meter, dengan ketebalan tembok 2 meter masih asli seperti awalnya.Ketinggian benteng mencapai mencapai 7 tingkat atau sekira 7 meter. Namun, saat pemerintahan kolonial Belanda, memerintahkan renovasi benteng itu sehingga kini tersisa 4 tingkat (4 meter).

Saya menduga, tuntutan untuk mempertahankan kehidupan di tanah yang didiami zaman itu, mendorong para leluhur merancang benteng tersebut sebagai benteng yang begitu startegis, menjadi benteng bertahan sekaligus menyerang. Betapa hebatnya leluhur Ko Yam Faak merancang pembangunan benteng,buktinya dari peninggalan benteng masih terlihat dua pintu, satu pintu depan bagian utara yang disebut FID KARBAUW dengan lebar 1,5 meter, dan satu pintu belakang bagian selatan disebut FID WALUIS, berukuran 2 meter. Masih terdapat pula 2 pintu rahasia di sisi timur dan barat dasar tembok, bahkan terdapat 4 jendela pengintai berada 2 jendela di sudut barat, 1 di sudut selatan dan 1 satu di sudut timur.

Setelah Rombongan Wakil Bupati Maluku Tenggara mengikuti doa adat di makam kuno leluhur Ko Yam Faak, selanjutnya rombongan menaiki tangga benteng, menuju Woma El WALOB BAEL NGANU yang terletak di dalam benteng. Di pintu masuk rombongan disambut oleh tetua adat yang mendapat kawalan, hulu balang berpakaian cawat, dengan memegang peralatan perang berupa, parang, tombak dan panah, dengan gagah menunjukan benteng tersebut dijaga.

3.  WOMA ELWALOB BAELNGANU, merupakan kampung tua, dan lokasi yang dijadikan oleh para leluhur kala itu hingga oleh generasi saat ini, menjalankan ritual adat. Woma El Walob Bael Nganu, dibagi menjadi 2 pelataran, dimana pelataran di atas berfungsi sebagai maduwun (lokasi tempat dilaksanakan sob-sob) dan pelataran di bagian bawah sebagai tempat pembakaran api kehidupan (saat acara api unggun telah dinyalakan dan dijaga sejak sehari sebelumnya). Hanya mereka yang kami sebut sebagai tuan tan, atau tuan tanah dari marga Moryaan yang sejak zaman para leluhur dipercaya membawa dan mempersembahkan 'sob-sob'.

Rombongan Wakil Bupati Maluku Tenggara, kemudian diarak menuju Woma, disana telah bersiap ‘Tuan Tan” atau tuan tanah dari marga Moryaan mempersembahkan sob-sob. Setelah prosesi sob-sob di Woma, Wakil Bupati diarak masuk ke rumah adat ‘RAHAN RUS A WEAR’. Rumah yang diyakini sebagai tempat sakral, untuk membahas keberlangsungan masyarakat ohoi, tempat memutuskan perkara warga ohoi, dan tempat untuk pelaksanaan ritual adat lainnya.

 

Baca juga: Menyelaraskan Adat, Agam dan Kubni

 

Prosesi Penutupan Atap Gereja

Rombongan Wakil Bupati Maluku Tenggara, setelah menjalani prosesi adat dimulai dari doa adat di lokasi IKSAEL, persembahan adat sob-sob di Woma, dilanjutkan penyambutan secara kekeluargaan di dalam rumah adat Rahan Rus a Wear. Rombongan kemudian diantar menuju lokasi pembangunan gereja yang terletak di pusat kampung. Dari Woma menuju lokasi gereja, sekira 300 meter. Rombongan diantar menggunakan belan (perahu adat) yang diberi Belan SAKRAU. Dendengan tifa,gong dan seluring memberi semangat para pendayung belan SAKRAU, membawa rombongan yang berada dalam belan menuju lokasi gereja.

Di lokasi gereja, tamu undangan telah hadir, mereka yang hadir bukan saja dari perwakilan umat Katolik tiap ohoi di Pulau Kei Besar, tetapi juga keluarga yang berasal dari agama Protestan dan Islam yang memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat Ohoi Wulurat, terutama mereka yang kami sebut Vat Yan Ur, sebagai turunan pihak perempuan yang berasal dari berbagai ohoi di sekitar Wulurat dan Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil.

Dalam tradisi masyarakat Kei, ketika ada salah satu keluarga yang menutup atap rumah, maka akan diadakan tradisi memanggil saudari perempuan atau turunan perempuan untuk ikut serta dalam prosesi tutup atap rumah tersebut. Tradisi inipun dipakai oleh masyarakat Ohoi Wulurat, ketika prosesi penutupan atap gereja.

Perpaduan ritual adat dan agama, menciptakan situasi yang begitu mulia dan agung. Sebelum atap gereja dinaikan, berlangsung ritual agama Katolik berupa doa dan percikan air keatap gereja yang diletakan di tanah oleh Pastor Ely Ohoiledwarin didampingi Pastor Frederikus Sarkol.

Usai ritual agama, dilanjutkan tradisi pemasangan atap rumah, terlihat adanya tari-tarian dan dibawanya persembahan berupa makanan dan uang dari perwakilan Vat Yan Ur dibawa kepada saudara laki-laki Ohoi Wulurat, diiringi gendengan tifa,gong dan seruling. Vat Yan Ur, menjadi pihak pertama yang dipersilahkan membawa atap gereja menuju lokasi pemasangan.

 

Baca juga: Livi Zheng, Joko Anwar dan Napak Tilas Nen Dit Sakmas

 

Prosesi adat di Wulurat 4

 

Peran Pemerintah Melestarikan Budaya dan Adat

Perpaduan antara ritual agama dan tradisi budaya masyarakat Kei, terlihat jelas pada acara penutupan atap Gereja Santo Antonius de Padua Stasi Wulurat. Bahkan, perpaduan antar tiga unsur juga terlihat ketika rombongan pemerintah daerah disambut dengan prosesi adat merupakan budaya Ohoi Wulurat.

Keindahan dan keagungan yang dihasil oleh tiga unsur Adat, Kubni dan Agam, mendapatkan apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sejatinya, pemerintah daerah harus mendudukan ketiga unsur sama derajat tingginya atau dalam peribahasa disebut ‘Berdiri Sama Tinggi, Duduk Sama Rendah’ sehingga tiga unsur ini mewujudkan keselarasan kehidupan yang berbudaya, beragama, dan bernegara.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, mengakui kegiatan tersebut membuktikan bahwa Adat dan Agama dapat berjalan selaras. Demikian penegasan Wakil Bupati saat membawa sambutan pada Acara Penutupan Atap Gereja Santo Antonius de Padua Stasi Wulurat di Desa Wulurat Kecamatan Kei Besar, Kamis (12/9).

Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengajak Umat Katolik Stasi Wulurat hendaknya lebih menghayati kehadiran Gereja ini sebagai suatu kesatuan pribadi-pribadi umat untuk menyuarakan kedamaian sejati yang membawa cinta bagi sesama.

Salah satu dasar kedamaian sejati adalah hidup solider dengan sesama, hormati kepelabagaian, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang dapat menghacurkan kebersamaan masyarakat.

Menurut Wakil Bupati Maluku Tenggara, pembangunan Gedung Gereja St. Antonius De Padua Stasi Wulurat, bukan kemegahan gedung gereja yang menjadi penilaian kebaikan, namun melalui kehadiran bangunan gereja melahirkan kualitas iman umat Katholik khususnya Stasi Wulurat yang benar-benar 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan umat lewat organisasi-organisasi keagamaan yang ada untuk mengembangkan potensi umat melalui kegiatan-kegiatan kerohanian serta bantuan-bantuan keagamaan yang bertujuan untuk membantu pengembangan umat beragama di Bumi Larvul Ngabal.

Apa yang disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, mewakili pemerintah daerah merupakan suatu keniscayaan. Namun, seiring dengan semakin tergerusnya adat dan budaya masyarakat Kei, komitmen pemerintah untuk menempatkan adat, pemerintah, dan agama harus terlihat melalui kebijakan berupa program dan kegiatan yang mengarah pada perpaduan tiga unsur dimaksud.

Kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dan Wakilnya Petrus Beruatwarin, yang ingin mengembalikan jati diri masyarakat Kei, perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Olehnya itu, salah satu wujud upaya mengembalikan jati diri masyarakat adat Kei, yaitu secara konsisten dan berkelanjutan mengalokasikan anggaran, memfasilitasi kegiatan agama dan budaya yang didalamnya terlihat perpaduan seperti prosesi penutupan atap gereja Stasi Wulurat. Selain itu, tradisi seperti budaya maren yang mulai ditinggalkan misalnya pembangunan rumah adat, gereja dan masjid yang melibatkan sanak saudara dari berbagai ohoi atau agama lain yang memiliki hubungan kekerabatan.

 

Prosesi adat di Wulurat 3

 

Makna Penutupan Atap Gereja

Pada akhirnya, apa yang ditunjukan oleh umat Katolik Stasi Wulurat, melalui penutupan atap gereja dengan balutan tradisi adat dan budaya, sesungguhnya juga memiliki makna dan pesan moril yang mendalam bukan saja bagi masyarakat Ohoi Wulurat, tapi seluruh keluarga, tamu dan undangan yang hadir. Dari rangkaian acara tersebut, ada beberapa makna dan pesan yang dapat kita pelajari sebagai berikut:

1.   Bahwa sebelum agama dikenal oleh masyarakat Wulurat dan masyarakat Kei secara umum, adat dengan tradisinya sudah dipraktekan dalam kehidupannya. Dengan demikian, kehadiran agama menjadi jembatan untuk mempertegas lagi keyakinan masyarakat Kei, bahwa persembahan ‘sob-sob’ yang disembahkan kepada penguasa alam semesta yang dimaksud adalah Tuhan, sebagaimana diajarkan dalam agama, sehingga kehadiran agama tidak menghilangkan adat beserta tradisinya.

2.   Perpaduan ritual agama dan adat tersebut, menjadi contoh betapa kaya, adat dan budaya masyarakat Kei. Paduan ini, seharusnya dikelola menjadi potensi bagi kemaslahatan masyarakat dengan cara masyarakat dan pemerintah mendorong, setiap tradisi adat dan budaya di tiap ohoi, perlu ditampilkan tiap momentum acara agama, adat ataupun pemerintahan. Bila ini terus dilakukan, maka kerasnya perubahan zaman tidak akan mengerus tradisi adat dan budaya masyarakat Kei, sebaliknya dikelola menjadi potensi pariwisata berupa wisata budaya dan wisata rohani.

3. Momentum pemasangan atap gereja Santo Antonius de Padua, tidak sekedar dilihat sebagai ritual belaka, tapi disadari sungguh, momentum itu menunjukan bagaimana masyarakat Kei, yang kini telah memiliki keyakinan agama, latar belakangan sosial-ekonomi yang berbeda, dan pengaruh zaman, namun masyarakat tetap hidup saling berdampingan. Nilai yang terkandung dalam acara tersebut yaitu melestarikan budaya, memelihara iman,dan memperkuat persaudaraan antar sesama masyarakat Kei.

4. Namun, yang tak kalah penting bagi masyarakat Ohoi Wulurat, mau menunjukkan dan memotivasi tiap ohoi lain, untuk dapat menunjukan jati diri dan potensi keindahan budaya peninggalan leluhur. Oleh karena itu, bila ada waktu, berkunjunglah ke Ohoi Wulurat, suatu ohoi kecil, dipinggiran Kota Elat,Kecamatan Kei Besar, yang hingga kini masih memegang teguh tradisi adat dan merawat hasil peninggalan leluhur yang merupakan bukti peradaban masyarakat Ohoi Wulurat sejak zaman dahulu.

 

Penulis: Tarsisius Sarkol, S.Sos, M.Si (Pemuda Ohoi Wulurat,- Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial Tual)

 

Tonton Video Penutupan Atap Gedung Gereja Gereja Santo Antonius de Padua Stasi Wulurat

Cinema Icon

 

 

Comments ()

Kepulauan Kei Sebagai Lumbung Teripang Nasional

Print
Category: Opini
User Rating:  / 0

 

Penulis Pitjont Tomatala

Teripang kering. Berita satu

 

Teripang di Kepulauan Kei terkenal di dunia internasional sejak abad ke 18. Pada tahun 1850, teripang di Kepulauan Kei sudah diekspor ke Cina sebanyak 35 ton (catatan VOC/Vereenigde Oostindische Compagnie). Hingga sekarang, teripang masih menjadi komoditi primadona yang diperdagangkan di Kepulauan Kei.

Hasil wawancara dengan nelayan dan pengepul teripang, diketahui bahwa teripang kering yang dijual ke luar daerah sebesar 1 – 2 ton/bulan. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, saat ini untuk mengumpulkan teripang dalam jumlah yang maksimal, harus menyelam menggunakan alat kompresor hingga kedalaman 30 meter. Kondisi ini tentunya mengkuatirkan bagi kelestarian teripang yang ada di Kepulauan Kei.

Kepulauan Kei Sebagai Lumbung Teripang Nasional akan terwujud apabila pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berperan aktif mendorong masyarakat membudidayakan teripang dan menerapkan kearifan lokal, sasi laut, khusus untuk teripang.

Kepulauan Kei memiliki garis pantai sebesar 982,46 km. Tidak semua pantai dapat dimanfaatkan untuk budidaya teripang karena lokasi budidaya pembesaran teripang harus daerah yang tenang seperti teluk dan selat.

Secara umum, Kepulauan Kei mengalami dua musim yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada Musim Timur, suatu perairan nampak tenang namun pada Musim Barat perairan tersebut mengalami terjangang gelombang. Terjangan gelombang dapat menyebabkan kerusakan wadah budidaya sehingga akan terjadi gagal panen. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk memelihara teripang hingga ukuran panen minimal 10 bulan.

Penerapan sasi laut khusus untuk teripang merupakan solusi terbaik dalam memanfaatkan garis pantai guna menghasilkan teripang dengan jumlah besar. Jika 60% dari garis pantai Kepulauan Kei (589,47 km) dijadikan areal yang dipelihara oleh sasi, kemudian dimasukkan puluhan ribu benih teripang pertahun ke dalam areal tersebut, maka beberapa tahun kedepan bisa menghasilkan teripang kering sebanyak 200 – 295 Ton.

Restocking Benih Hasil Pembenihan

Restocking Benih Teripang. (Dok. Pitjont Tomatala)

 

Di pasar lokal, 1 kg teripang kering seharga Rp600.000. nilai ini jika dilkalkulasikan dengan prediksi hasil teripang kering yang dipelihara, maka masyarakat pesisir pantai bisa memperoleh uang sebesar 120 – 150 miliar, dari hasil sasi.

Satu siklus pembenihan dapat menghasilkan ribuan anakan (benih) teripang. Sedangkan dalam setahun dapat dilakukan 3 - 4 kali siklus pembenihan. Contoh nyata manfaat penerapan sasi laut yang dipadukan dengan penebaran ratusan benih teripang yaitu Desa Taar, dimana pada tahun 2018 masyarakat Desa Taar dapat meraupkurang lebih Rp350.000.000 dari hasil sasi teripang di Teluk Un.

Teripang hasil Sasi di Taar

Teripang hasil sasi di Desa Taar. (Dok. Pitjont Tomatala)

 

Penerapan sasi laut akan lebih efektif bila dikolaborasi dengan penebaran benih teripang hasil pembenihan / pembibitan. Dengan menebaran benih pada perairan yang dilindungi oleh sasi, akan menjamin ketersedian teripang, sehingga memperpendek usia (waktu) penerapan sasi dari 3 – 4 tahun menjadi 1 – 2 tahun.

Di Indonesia, Pembenihan / pembibitan teripang yang telah berhasil dilaksanakan hanya terbatas pada: Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP)Bali, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai (LIPI) Lombok, dan Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant).

Kemampuan membenihkan / membibitkan benih teripang, kondisi perairan yang ideal untuk teripang dan kearifan lokal (sasi) yang dimiliki, menjadi kekuatan dan keunggulan Kepulauan Kei menjadi Lumbung Teripang Nasional.

Pemelihharaan Larva Teripang

Pemeliharaan Larva Teripang di Polikant

 

Comments ()

BERITA TERKINI

Berikut Daftar Lengkap Hasil Final Maluku Tenggara...

Olaharaga
on Selasa, 10 Desember 2019
Berikut Daftar Lengkap Hasil Final Maluku Tenggara Road Race 2019

    Langgur, suaradamai.com - Putaran final kejuaraan Maluku Tenggara Road Race 2019 Sirkuit non parmanen Lanud Dominicus Dumatubun Langgur sepanjang 120 km berlangsung sengit. Para pembalap...

Toko Bangunan Sinar 88 Hadirkan Layanan Transporta...

Advertorial
on Selasa, 10 Desember 2019
Toko Bangunan Sinar 88 Hadirkan Layanan Transportasi Gratis

    Mendengar Toko Sinar 88, pasti masih asing di telinga masyarakat. Ya, Sinar 88 yang terletak di Jln. Raya Debut (Dekat STIS Mutiara Tual) Kabupaten Maluku Tenggara ini baru didirikan sat...

Hasilkan Data Berkualitas, Gubernur Tekankan Penti...

Lintas Maluku
on Selasa, 10 Desember 2019
Hasilkan Data Berkualitas, Gubernur Tekankan Pentingnya Satu Sumber Data

  Ada tiga hal penting yang ditekankan Gubernur, diantaranya Satu Data Indonesia, sensus penduduk 2020, dan independensi data BPS.   Ambon, suaradamai.com – Gubernur Maluku Murad Ismail mene...

Widya: DWP Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi P...

Lintas Maluku
on Senin, 09 Desember 2019
Widya: DWP Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Perempuan

  Pengurus dan anggota DWP harus tambah kuat dan semangat untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri masing-masing.   Ambon, suaradamai.com – Sebagai organisasi kemasyarakatan, Dharma Wani...

Putra El Watyar Taar Sabet Juara Umum Open Tournam...

Olaharaga
on Senin, 09 Desember 2019
Putra El Watyar Taar Sabet Juara Umum Open Tournament Malra Road Race

  Kemenangan ini membuktikan bahwa Pemuda Kei memiliki potensi yang luarbiasa. Potensi ini diharapkan mendapat dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) un...

Demi Tombak Merah, 22 Tim Gelar Liga Askab PSSI Ma...

Olaharaga
on Minggu, 08 Desember 2019
Demi Tombak Merah, 22 Tim Gelar Liga Askab PSSI Malra U-16

  Sepak Bola Maluku Tenggara pernah memiliki nama besar di kancah nasional melalui tim berjuluk Tombak Merah dari Timur.   Langgur, suaradamai.com – Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepa...

Pemkot Tual Salurkan Empat Unit Kendaraan Operasio...

Kota Tual
on Sabtu, 07 Desember 2019
Pemkot Tual Salurkan Empat Unit Kendaraan Operasional bagi Tokoh Adat

  Bantuan ini merupakan wujud penghargaan terhadap nilai-nilai adat. Pemerintah Kota Tual berupaya senantiasa turut merawat dan menghormati tatanan adat yang sudah berlaku secara turun-temurun di...

Wali Kota Tual Resmikan Pembangunan Sarana Air Ber...

Kota Tual
on Sabtu, 07 Desember 2019
Wali Kota Tual Resmikan Pembangunan Sarana Air Bersih Bagi MBR

  Semua material baik perpipaan, aksesoris perpipaan sampai ke meteran air serta teknisi pemasangan sudah menjadi paket subsidi dari Pemerintah Kota Tual. Peluncuran perdana air bersih ini dilaku...

Dua Pembalap Nasional Jajal Malra Road Race Bupati...

Olaharaga
on Sabtu, 07 Desember 2019
Dua Pembalap Nasional Jajal Malra Road Race Bupati Cup 2019

  Sebanyak 54 pembalap dari berbagai daerah di Indonesia berlaga di 20 kelas tanding. Suasana pembukaan Road Race Bupati Cup 2019 di Sirkuit Lanud Dominicus Dumatubun Langgur. (Foto. Gerry Ngamel...

Pengaruh Alkohol, MS Hantam Avansa

Hukum & Kriminal
on Sabtu, 07 Desember 2019
Pengaruh Alkohol, MS Hantam Avansa

  Akibat tabrakan tersebut pengendara terjatuh dan dilarikan ke RS Bhakti Rahayu Ambon. MS sementara dirawat di RS Bhakti Rahayu Ambon. (Foto. Chintia Samangun)   Ambon, suaradamai.com – Kir...

Bupati Hanubun Buka Kejuaraan Malra Road Race Bupa...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 07 Desember 2019
Bupati Hanubun Buka Kejuaraan Malra Road Race Bupati Cup 2019

  Bupati harap kejuaraan ini menghasilkan pembalap terbaik dari Maluku Tenggara. Ia menyatakan dukungan penuh untuk mencari sponsor untuk kejuaraan yang lebih tinggi. Bupati Malra M. Thaher Hanub...

Widya Inginkan PKK Maluku Lebih Eksis dengan Kader...

Lintas Maluku
on Kamis, 05 Desember 2019
Widya Inginkan PKK Maluku Lebih Eksis dengan Kader Berkualitas

  PKK diharapkan mampu tumbuh dari bawah sebagai gerakan nasional yang pengelolaannya dari dan untuk masyarakat.   Ambon, suaradamai.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kelu...

Pemkab Malra Sebut Dana Pinjaman 250 Miliar Sesuai...

Maluku Tenggara
on Kamis, 05 Desember 2019
Pemkab Malra Sebut Dana Pinjaman 250 Miliar Sesuai Aturan

  Pinjaman daerah tersebut sementara diproses dan sampai saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Bapenda A. Yani Rahawarin bersama Kabag Humas dan Protokoler Ma...

BKSDA Maluku Terima Satwa Edemik dari PPS Tasikoki...

Lingkungan Kita
on Kamis, 05 Desember 2019
BKSDA Maluku Terima Satwa Edemik dari PPS Tasikoki Sulut

  Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki Sulawesi Utara sementara melakukan persiapan untuk pengembalian satwa liar hasil sitaan dari Filipina.   Ambon, suaradamai.com – Balai Konservasi Su...

Stasi Duroa Raih Juara Umum Pesparani III Kota Tua...

Kota Tual
on Kamis, 05 Desember 2019
Stasi Duroa Raih Juara Umum Pesparani III Kota Tual

  Lomba kategori eksebisi tidak diperhitungkan tetapi menjadi evaluasi bagi peserta dan pelatih untuk persiapan menuju Pesparani Tingkat Provinsi Maluku di Tual. Wali Kota Tual menyerahkan trophy...

Kapolda Sampaikan Pesan Kapolri saat Syukuran HUT...

Hukum & Kriminal
on Rabu, 04 Desember 2019
Kapolda Sampaikan Pesan Kapolri saat Syukuran HUT Polairud

  Peringatan HUT Polairud seharusnya dilaksanakan pada 1 Desember, namun diundurkan ke 4 Desember 2019. Foto bersama jajaran Polairud Maluku. (Foto. Chintia Samangun)   Ambon, suaradamai.com...

Jayapura Raih Rekor Muri: Hasilkan 400 Pohon Natal...

Lintas Papua
on Rabu, 04 Desember 2019
Jayapura Raih Rekor Muri: Hasilkan 400 Pohon Natal Daur Ulang

  Kegiatan ini mau membuktikan bahwa Kota Jayapura adalah kota yang aman, kota yang bersih, rukun dengan toleransi beragama yang tinggi. Senior manager MURI Jusuf Ngandri menyerahkan Piagam Rekor...

Gelar Bakti Kesehatan, Lanal Tual Abdikan Diri Jag...

Sosial
on Rabu, 04 Desember 2019
Gelar Bakti Kesehatan, Lanal Tual Abdikan Diri Jaga Kesehatan Masyarakat

  Puskesmas Debut terbantu dengan adanya dokter spesialis yang diturunkan Lanal Tual. Kepala Puskesmas berharap kegiatan bakti kesehatan ini terus digalakan. Suasana bakti kesehatan Lanal Tual di...

Gubernur Sampaikan Pesan Presiden Soal Pembangunan...

Lintas Maluku
on Selasa, 03 Desember 2019
Gubernur Sampaikan Pesan Presiden Soal Pembangunan Infrastruktur

  Selama lima tahun kedepan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk menghubungkan kawasan ekonomi. Jokowi juga menyinggung Ibu Kota Negara dan lima destinasi wisata prioritas.   Ambo...

Bangun Miniatur Rumah Ibadah, Pemkot Tual Komitmen...

Kota Tual
on Selasa, 03 Desember 2019
Bangun Miniatur Rumah Ibadah, Pemkot Tual Komitmen Jaga Toleransi

  Tiga miniatur rumah ibadah yang dibangun adalah Masjid, Gereja Protestan dan Gereja Katolik. Posisi Masjid diapit oleh dua Gereja. Miniatur Masjid dan Gereja. (Dok. dailymail.com)   Tual,...

«
||
»

BUDAYA KITA

Prihatin dengan Kondisi Pantai yang Rusak, Warga P...

Peristiwa Budaya
on Rabu, 27 November 2019
Prihatin dengan Kondisi Pantai yang Rusak, Warga Pasang Sasi di Pulau Kelapa

  Bukan hanya terkenal dengan potensi wisatanya, Pulau Kelapa juga merupakan filter utama bagi Kota Elat dan sekitarnya apabila terjadi tsunami atau gelombang tinggi. Masyarakat Adat Mer Ohoi Nea...

Buka Lomba Permainan Tradisional, Wali Kota Tual M...

Peristiwa Budaya
on Sabtu, 23 November 2019
Buka Lomba Permainan Tradisional, Wali Kota Tual Main Kayu Katri

  Komunitas Gerakan Kei Cerdas (GKC) menggelar lomba permainan tradisional antar siswa/i SD se-Kecamatan Dullah Utara dalam rangka peringatan Hari Anak Sedunia 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Wali...

Warga Desa Rumoin Antusias Sambut Tim Safari Adat...

Peristiwa Budaya
on Kamis, 21 November 2019
Warga Desa Rumoin Antusias Sambut Tim Safari Adat Pemkot Tual

  Wali Kota Tual Adam Rahayaan dan rombongan ditempatkan dalam perahu belang dan kemudian diarak oleh masyarakat setempat. Lantunan nyanyian bernuansa lokal serta Tarian Boiratan ala para wanita...

Keunikan Safari Adat di Desa Taar

Peristiwa Budaya
on Rabu, 20 November 2019
Keunikan Safari Adat di Desa Taar

  Proses sharing dan dialog dalam Safari Adat di Desa Taar dilakukan berdasarkan tradisi sdov sadivun. Berdasarkan tradisi tersebut, para pemuka adat maupun pemerintah daerah dan masyarakat duduk...

Momentum Pesparani I Papua, Keluarga Besar Sirken...

Peristiwa Budaya
on Rabu, 20 November 2019
Momentum Pesparani I Papua, Keluarga Besar Sirken Gelar Sdow Yante

  Pertemuan keluarga ini dimaksudkan untuk mempererat ikatan maskei dalam ain ni ain antar anggota keluarga di tanah Papua. Suasana sdow Keluarga Sirken di rumah Keluarga Johanes C.P Sirken (Foto...

Selayang Pandang Tarian Talang, Kreasi Seni Tari K...

Peristiwa Budaya
on Rabu, 13 November 2019
Selayang Pandang Tarian Talang, Kreasi Seni Tari Khas Ohoi Evu

  Masyarakat suku bangsa Kei memiliki banyak corak seni tari. Saryat, Sosoi, Temar Rubil dan lainnya merupakan tarian yang umum ditemukan dan dipraktekan. Selain itu, beberapa ohoi bahkan lahir d...

Vakum 20 Tahun, dalam Waktu Dekat Raja Ub Ohoi Fak...

Peristiwa Budaya
on Rabu, 06 November 2019
Vakum 20 Tahun, dalam Waktu Dekat Raja Ub Ohoi Fak Akan Dinobatkan

  Ratschap Ub Ohoi Fak membawahi 24 ohoi. Berdasarkan aturan adat yang dipertegas Perda 03, fungsi dan peranan raja sangat penting dalam merekomendasikan kepala ohoi. Suasana pertemuan panitia pe...

Penobatan Rat Kirkes ke XVI di Tengah Momentum Har...

Peristiwa Budaya
on Senin, 28 Oktober 2019
Penobatan Rat Kirkes ke XVI di Tengah Momentum Hari Sumpah Pemuda

  Proses penobatan berlangsung khidmat.   Langgur, suaradamai.com – Berkenaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91, Agung Renwarin dinobatkan sebagai Rat Kirkes ke XVI (16) Ratschap Ib...

Vakum Dua Tahun, Raja Kat El Dikukuhkan dalam Wakt...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 24 September 2019
Vakum Dua Tahun, Raja Kat El Dikukuhkan dalam Waktu Dekat

  Berdasarkan sejarah Hukum Larvul, Raja Raschap Mer Ohoi Nean akan dikukuhkan oleh Raja Bal Du Wahadat dari Dullah. Pemasangan Gelang Mas Kei kepada Ketua Ikatan Maskei Papua oleh Raja Fer Drs....

Ketua Dewan Adat Tanggapi Napak Tilas Perjalanan N...

Peristiwa Budaya
on Sabtu, 14 September 2019
Ketua Dewan Adat Tanggapi Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas

  Lembaga Dewan Adat Rat Ur Siu, Lor Lim dan Lor Labai merupakan benteng terakhir penjaga kelestarian adat Evav. Hakim dari setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum adat Larvul Ngabal....

Orang Kei Harus Aktualisasikan Nilai Hidup Nen Dit...

Asal Usul
on Rabu, 11 September 2019
Orang Kei Harus Aktualisasikan Nilai Hidup Nen Dit Sakmas

  Tingginya nilai luhur dan martabat perempuan Kei tercermin dalam diri Nen Dit Sakmas. Pelaksanaan Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas merupakan aktualisasi dari penghargaan terhadap tingginya...

Tentang Perdebatan Seputar Khazanah Pakaian Adat E...

Asal Usul
on Selasa, 10 September 2019
Tentang Perdebatan Seputar Khazanah Pakaian Adat Evav

  Pakaian adat dipahami sebagai kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkandengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Perdebatan terkait corak pakaian adat Evav...

Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas: Antara Duku...

Peristiwa Budaya
on Jumat, 06 September 2019
Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas: Antara Dukungan dan Kritik

  Napak Tilas Perjalanan Nen Dit Sakmas merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah bagi pelestarian kearifan lokal budaya Suku Bangsa Kei. Sebuah maha karya yang dihasilkan pemerintah daerah Kab...

Tim Safari Adat Pemkot Tual Kunjungi Desa Fiditan

Peristiwa Budaya
on Jumat, 23 Agustus 2019
Tim Safari Adat Pemkot Tual Kunjungi Desa Fiditan

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw.   “Saya janji tidak akan memberikan rekomendasi pecalonan bagi marga lain yang bukan punya hak. Khususnya untuk Desa Fiditan, selain marga Raha...

Pengertian, Fungsi, dan Peranan Voma

Asal Usul
on Rabu, 07 Agustus 2019
Pengertian, Fungsi, dan Peranan Voma

  Pengangkatan sesajen bagi leluhur di Woma El Fangvur, Langgur.   Suatu ketika sekelompok masyarakat bertemu satu sama lain dan sepakat membentuk ohoi. Kebutuhan pertama mereka adalah tempa...

Konsisten! Safari Adat Pemkot Tual Berlanjut di De...

Peristiwa Budaya
on Senin, 05 Agustus 2019
Konsisten! Safari Adat Pemkot Tual Berlanjut di Desa Tamedan

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw   Safari Adat adalah salah satu upaya Pemkot Tual dalam memulihkan kembali tatanan adat dalam masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkua...

Raja Yarbadang Dukung Penuh Misi Safari Adat Pemko...

Peristiwa Budaya
on Kamis, 25 Juli 2019
Raja Yarbadang Dukung Penuh Misi Safari Adat Pemkot Tual

  Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw. Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge bersama para Rat/Raja. (Foto: Gerry Ngamel)   Langgur (Tetoat), suaradamai.com...

Safari Adat Wujud Pengembalian Wibawa Para Raja

Peristiwa Budaya
on Rabu, 24 Juli 2019
Safari Adat Wujud Pengembalian Wibawa Para Raja

  Reporter: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw   Keempat Rat (Raja) yang wilayahnya berada dalam lingkungan Pemerintahan Kota Tual didampingi Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota T...

Menggali Makna Meti Kei dan Met Ef

Asal Usul
on Senin, 22 Juli 2019
Menggali Makna Meti Kei dan Met Ef

  Rat Yab Ratchap Oholim Tahit Patris Renwarin   Istilah Meti Kei dan Met Ef masih menjadi perdebatan, mana yang tepat mana yang keliru. Untuk memberi kepastian, Suaradamai.com mewawancarai...

Misil Masal "It Foeng Fo Kut, It Fau Fo Bangl...

Misil Masal
on Minggu, 21 Juli 2019
Misil Masal "It Foeng Fo Kut, It Fau Fo Banglu"

  Pemerhati Adat, Robert Remetwa   Berucap dan mendengar ayat tersebut bagi orang yang paham Bahasa Kei akan berpikir pada suasana perang. Memang benar, bahwa perang di Kei zaman dulu, para...

Rayakan Valentine's Day, Tim Kreatif ULDNE Pamer B...

Peristiwa Budaya
on Senin, 18 Februari 2019
Rayakan Valentine's Day, Tim Kreatif ULDNE Pamer Budaya Kei Era 1940an

  Penulis Gerry Ngamel, penyunting Linus Remetwa Para Wanita berpose di depan tempat pameran   Langgur (Ngilngof), suaradamai.com – Kali ini ada yang unik dari perayaan Valentine’s Day tahun...

Angkat Tradisi Kei yang Hilang, Ohoi Loon Bisa Jad...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 05 Februari 2019
Angkat Tradisi Kei yang Hilang, Ohoi Loon Bisa Jadi Contoh

Penulis Gerry Ngamel, penyunting Linus Remetwa   Mulai dari persiapan, penyampaian undangan, cara memasak, alat makan, makanan, gaya makan, dan prosesi pengukuhan, menggunakan kebiasaan orang tua...

Dewan Adat Kei Desak Penerbit Tarik dari Peredaran...

Peristiwa Budaya
on Selasa, 02 Oktober 2018
Dewan Adat Kei Desak Penerbit Tarik dari Peredaran, Buku Larvul Ngabal

Langgur, suaradamai.com - Ketua Dewan Adat Rat Ursiuw Rat Lorlim Kepulauan Kei (Dewan Adat Kei) Drs. Hi. Abdul Hamid Rahayaan mendesak kepada penerbit agar menarik buku berjudul “Larvul Ngabal: Anasir...

Badan Pengurus dan Dewan Adat K3TB Resmi Dilantik

Peristiwa Budaya
on Minggu, 15 April 2018
Badan Pengurus dan Dewan Adat K3TB Resmi Dilantik

  Bintuni, suaradamai.com - Badan Pengurus dan Dewan Adat Kerukunan Keluarga Kei Teluk Bintuni (K3TB) resmi dilantik oleh Wakil Ketua Kerukunan Kei Papua Barat,Sanusi Rahaningmas dan dikukuhkan...

«
||
»

Maluku Tenggara

Bupati Hanubun Buka Kejuaraan Malra Road Race Bupa...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 07 Desember 2019
Bupati Hanubun Buka Kejuaraan Malra Road Race Bupati Cup 2019

  Bupati harap kejuaraan ini menghasilkan pembalap terbaik dari Maluku Tenggara. Ia menyatakan dukungan penuh untuk mencari sponsor untuk kejuaraan yang lebih tinggi. Bupati Malra M. Thaher Hanub...

Pemkab Malra Sebut Dana Pinjaman 250 Miliar Sesuai...

Maluku Tenggara
on Kamis, 05 Desember 2019
Pemkab Malra Sebut Dana Pinjaman 250 Miliar Sesuai Aturan

  Pinjaman daerah tersebut sementara diproses dan sampai saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Bapenda A. Yani Rahawarin bersama Kabag Humas dan Protokoler Ma...

Rahayaan: Kemajuan Wisata Kei Butuh Sinergi Masyar...

Maluku Tenggara
on Selasa, 03 Desember 2019
Rahayaan: Kemajuan Wisata Kei Butuh Sinergi Masyarakat

  Pemerintah berupaya merangsang pembangunan pariwisata di ohoi-ohoi, tetapi untuk kondisi terkini hanya baru dua ohoi (desa) yang memberikan kepercayaan itu.   Kepala Dinas Pariwisata Malra...

Bupati Malra Tindak Cepat Tinjau Jembatan Ambruk

Maluku Tenggara
on Minggu, 01 Desember 2019
Bupati Malra Tindak Cepat Tinjau Jembatan Ambruk

  Mendengar kejadian itu, Bupati langsung turun lapangan. Di tempat kejadian, Bupati memberi instruksi kepada Kadis PU dan Kepala PDAM Malra serta Camat Manyeuw dan Camat Hoat Sorbay. Bupati Malr...

Bupati Malra Lantik Kepo Ohoirenan dan Launching T...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 30 November 2019
Bupati Malra Lantik Kepo Ohoirenan dan Launching Tim Kewaspadaan Dini Daerah

  Ohoi Ohoirenan menampilkan teladan dengan melewati semua proses adat pemilihan dan pelantikan kepala ohoi definitif dengan damai dan lancar. Bupati manfaatkan momentum pelantikan Kepo Ohoirenan...

Buka Rakor Sektor Pendidikan, Bupati Malra: Jangan...

Maluku Tenggara
on Kamis, 21 November 2019
Buka Rakor Sektor Pendidikan, Bupati Malra: Jangan Sungkan Jika Ada Kendala

  Bupati Malra menegaskan bahwa keberadaan rumah guru dan permasalahan di sektor pendidikan lainnya akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Malra. Bupati Malra M. Thaher Hanubun. (Dok. Humas Mal...

Distan Malra Terapkan Teknologi Smart Farming Sela...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 16 November 2019
Distan Malra Terapkan Teknologi Smart Farming Selangkah di Depan

  Peradaban dunia saat ini ditandai dengan cepatnya perubahan infomasi dan teknologi. Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei sudah harus menerapkan teknologi pertanian pintar jika tidak ingin tertingg...

Plus Minus Satu Tahun Kepemimpinan MTH-PB di Malra

Maluku Tenggara
on Jumat, 08 November 2019
Plus Minus Satu Tahun Kepemimpinan MTH-PB di Malra

  Setahun kepemimpinan MTH-PB saat ini cukup banyak menuai perubahan ke arah yang lebih baik dan disertai dengan penghargaan atas kesuksesan yang dicapai. Kendati demikian, harus diakui bahwa mas...

OJK Maluku Gelar Rapat Evaluasi Program Kerja TPAK...

Maluku Tenggara
on Kamis, 07 November 2019
OJK Maluku Gelar Rapat Evaluasi Program Kerja TPAKD Malra

  Rapat evaluasi TPA di Kabupaten Maluku Tenggara ini dimaksudkan guna memonitoring dan mengevaluasi kembali program-program kerja yang telah dilakukan TPAKD Malra di tahun 2018-2019 yakni simpan...

Gempita Dies Natalis SYT. Bupati Thaher: Terima Ka...

Maluku Tenggara
on Rabu, 30 Oktober 2019
Gempita Dies Natalis SYT. Bupati Thaher: Terima Kasih Seminari Langgur

  Kehadiran Seminari Santo Yudas Thadeus di Tanah Kei telah memberikan warna tersendiri bagi posisi Kota Langgur di mata dunia. Dengan melahirkan manusia yang berkualitas dalam berbagai dimensi s...

Bupati Hanubun: Pluralisme Merupakan Kekuatan yang...

Maluku Tenggara
on Sabtu, 19 Oktober 2019
Bupati Hanubun: Pluralisme Merupakan Kekuatan yang Mempersatukan

  Pluralitas merupakan kekuatan yang mempersatuan. Hal ini sejak lama telah disadari oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar yang mendukung...

Dinkes Malra Terus Upayakan Sosialisasi Resiko Pen...

Maluku Tenggara
on Rabu, 16 Oktober 2019
Dinkes Malra Terus Upayakan Sosialisasi Resiko Penularan HIV/AIDS

  Berdasarkan data akumulasi dari tahun 1994 hingga September 2019, jumlah masyarakat Maluku Tenggara yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS adalah sebanyak 726 jiwa. Suasana rapat antara Bupati Malra...

Sayonara Maluku Tenggara

Maluku Tenggara
on Jumat, 11 Oktober 2019
Sayonara Maluku Tenggara

  Selama ini oleh pemerintah pusat disinyalir masih mengidentikkan Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kota Tual sebagai ibukota kabupaten. Hal ini dalam banyak hal sangat merugikan Kabupaten Maluku...

Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebi...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Bupati: Perubahan Nama Maluku Tenggara Adalah Kebijakan Progresif Antisipatif

  Menurut Hanubun, berbagai pandangan yang dikemukakan, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui, adalah sebuah proses dinamika untuk mewujudkan sebuah kemajuan, bukan upaya mengesamping...

Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengaw...

Maluku Tenggara
on Kamis, 10 Oktober 2019
Hanubun Lantik 14 Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemkab Malra

  Pelantikan ini merupakan kepentingan daerah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, dan bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat jenjang jabatan yang mementingkan kepentingan...

Wabup Malra Buka Bimtek Peningkatan Kompetensi Apa...

Maluku Tenggara
on Minggu, 06 Oktober 2019
Wabup Malra Buka Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Disdukcapil

  Administrasi kependudukan perlu didukung dengan strategi pelaksanaan dan penganggaran guna mendorong kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah.Sehubungan dengan hal tersebut...

Thaher: Berbeda Hanya Ketika Masuk Rumah Ibadah. S...

Maluku Tenggara
on Rabu, 02 Oktober 2019
Thaher: Berbeda Hanya Ketika Masuk Rumah Ibadah. Selebihnya Kita Satu

  Budaya maren merupakan warisan leluhur yang mempersatukan perbedaan. Melalui budaya maren setiap sekat perbedaan menjadi tidak berarti. Diharapkan melalui momen bakti sosial di Masjid Ohoi Mast...

Pemkab Malra Benahi Pasar Ikan Langgur

Maluku Tenggara
on Senin, 30 September 2019
Pemkab Malra Benahi Pasar Ikan Langgur

  Pemkab Malra melalui Disperindag sementara berupaya membenahi Pasar Ikan Langgur lewat pengerjaan saluran pembuangan limbah dan pengadaan sejumlah fasilitas pendukung. Meski demikian, diharapka...

Dinas Lingkungan Hidup Malra Berdayakan Sampah Jad...

Maluku Tenggara
on Rabu, 25 September 2019
Dinas Lingkungan Hidup Malra Berdayakan Sampah Jadi Pupuk

  Masyarakat diharapkan dapat memilah antara sampah organik dan sampah anorganik sejak dari rumah tangga. Nantinya sampah organik akan diolah kembali menjadi pupuk sehingga dapat mengurangi pasok...

Dinas Perikanan Malra Gelar Pelatihan dan Pendampi...

Maluku Tenggara
on Minggu, 22 September 2019
Dinas Perikanan Malra Gelar Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Ikan bagi 68 Nelayan

  Para nelayan peserta pelatihan dan pendampingan akan diberikan sertifikasi sebagai jaminan bahwa produk mereka telah melewati 18 fase yang dipersyaratkan Dinas Perikanan Malra. Suasana Pelatiha...

«
||
»