LPMP Maluku: Mutu Pendidikan di Malra Belum Capai Kriteria Keberhasilan

Category: Pendidikan

 

Penulis: Piet Res. Editor: Nick Renleuw

 

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di Maluku Tenggara merupakan tanggungjawab setiap komponen di satuan pendidikan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malra diharapkan untuk semakin giat memajukan dunia pendidikan di Bumi Larvul Ngabal.

Penandatanganan Laporan Mutu Pendidikan di Malra

Ketua LPMP Provinsi Maluku H. Achli Jasmin ketika menandatangani Laporan Pemetaan Mutu Pendidikan Maluku Tenggara disaksikan Bupati Drs. M. Thaher Hanubun (Foto: Piet Res).

 

Langgur, suaradamai.com – Melalui pelaksanaan Diseminasi Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar Hingga Menengah di Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa (06/07/19) lalu, ditemukan fakta bahwa mutu pendidikan dasar hingga menengah belum memuaskan. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku, rata-rata jenjang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara berada pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 4.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan ukuran kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. SNP terukur dari capaian pelaksanaan 8 standar pendidikan yakni, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana (sarpra), standar pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh, diketahui bahwa progres pengiriman dasar Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Maluku tahun 2018 sebesar 94,37 persen. Progress pengiriman data PMP sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 sebesar 98,12 persen. Angka ini diharapkan mencapai 100 persen tahun 2019.

Terdapat 3 sekolah dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama yang tidak mengirimkan data PMP. SD Naskat Yamtimur, SD Naskad Watlaar, SD Negri Yatwaf dan SMP negeri 9 Kei Besar tidak melakukan input data sehingga datanya tidak terbaca oleh sistim aplikasi LPMP.

Capaian SNP untuk Kabupaten Maluku Tenggara baik untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, menuju ke SNP 4. Hal ini berarti rata-rata jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Maluku Tenggara telah melampaui standar pelayanan minimal SNP, yang ditetapkan secara nasional untuk semua daerah.

Tercatat Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 213 sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Rinciannya, 142 SD, 47 SMP, 16 SMA dan 8 SMK. Capaian mutu pendidikan Maluku Tenggara ada pada SNP 4. Maka skor nilai ada pada hasil pemetaan mutu Kabupaten Maluku Tenggara berada pada range 5,71 - 6,6. Maluku Tenggara bisa dikatakan mencapai kriteria keberhasilan pendidikan jika capaian kita mencapai 6,7 - 7.

Capaian SNP jenjang SD tahun 2018, Maluku Tenggara berada pada SNP 4. Peringkat kedua setelah kota Ambon. Dari capaian 8 standar, nilai yang paling rendah ada pada standar sarpras, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara standar proses adalah capaian tertinggi.

Untuk SMP Maluku Tenggara menuju SNP 4. Urutan ke-6 setelah Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Bursel, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Standar sarpras dan standar pendidik berada pada nilai terendah yakni 3,1 dan 3,2 atau dengan kata lain di bawah Standar Penilaian Minimal (SPM).

Untuk tingkat SMA berada pada capaian SNP 4 tetapi turun ke peringkat 10 di provinsi Maluku dengan capaian nilai 5,34. Standar sarpras dan tenaga kependidikan masih mencapai nilai terendah. Sementara strandar proses mencapai nilai tertinggi.

Sedikit berbeda, capaian standar SMK menuju capaian SNP 4 dan berada pada nomor urut ke-8 setelah Maluku Tengah, SBB, Aru, Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Buruh Selatan dan Kota Ambon. Lagi-lagi sarpras dan tenaga kependidikan mencapai nilai terendah dan standar proses ada pada capaian tertinggi.

Berdasarkan hasil analisis, permasalahan pendidikan yang di dapat di Maluku Tenggara masih berkutat pada: pengajaran yang masih belum mengarah pada bakat, minat dan kemampuan peserta didik. Kualifikasi pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampuh, guru belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pengajaran dan belum tersertifikasi sebaga pendidik.

Selain itu, ketersediaan kondisi sarpras yang menunjang proses pembelajaran belum memadai, kegiatan literasi yang dilaksanakan masih terbatas pada pembiasaan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran, belum terintegrasi dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Juga kompetensi pedagogi guru masih rendah. Hal ini diperparah dengan penyebaran guru yang belum merata.