Akreditasi Sekolah di Malra Butuh Dukungan Pemda dan Sekolah

Category: Pendidikan

 

Penulis: Gerry Ngamel. Editor: Nick Renleuw

 

Pemenuhan standar akreditasi nasional sekolah bergantung pada faktor eksternal dan internal. Secara internal, sekolah berkewajiban memenuhi standar isi dan perangkat pembelajaran. Sementara pemda bertanggungjawab mendukung pemenuhan standar eksternal seperti rasio guru dan siswa serta kelengkapan sarana prasarana pendidikan.

Suasana visitasi akreditasi

Suasana visitasi akreditasi tim asesor BAN-M/S Provinsi Maluku di SMAN Wain (Foto: Gerry Ngamel).

 

Langgur, suaradamai.com – Akreditasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, baik melalui jalur formal maupun non formal. Mengingat betapa pentingnya arti suatu proses akreditasi bagi sekolah, sudah selayaknya pihak sekolah dan pemerintah daerah mendukung penuh proses akreditasi tersebut.

“Akreditasi tentunya diberikan kepada sekolah yang memenuhi persyaratan standar akreditasi nasional. Sejauh ini kondisi pendidikan Maluku Tenggara dengan tingkat kesadaran akreditasi sudah cukup bagus, meski begitu masih terdapat banyak sekolah di daerah ini yang belum memenuhi standar pemenuhan penilaian akreditasi nasional,” ungkap Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Maluku Kaspar Rahayaan kepada media ini saat melaksanakan visitasi akreditasi di SMAN Wain, Jumat (2/8/19).

Menurut Rahayaan, persoalan besar yang dihadapi oleh banyak sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini dalam upaya untuk memenuhi tuntutan standar akreditasi nasional, tercakup dalam standar eksternal dan internal. Standar eksternal terkait dengan kewenangan banyak pihak, di antaranya adalah standar sarana prasarana, sarana pendidik dan tenaga kependidikan.

“Segala macam bentuk laporan Dapodik atau data informasi perkembangan sekolah lainnya itu diharuskan agar disampaikan secara online. Tetapi kendala kita sekarang bahwa masih banyak tempat di mana sekolah berada, belum ada jaringan seluler, sehingga pihak sekolah apalagi operator mengalami kesulitan untuk pengiriman data secara online. Selain itu, tidak tersedianya gedung, apalagi fasilitas komputer (TIK) menyebabkan banyak sekolah harus meminjam ke sekolah lain untuk dapat digunakan saat pelaksanaan UNBK ataupun saat melaksanakan praktek lainnya yang mengharuskan menggunakan komputer,” sebut Rahayaan.    

Selain itu, tambahnya, jumlah tenaga pendidik yang diperuntukkan atau ditugaskan ke sekolah-sekolah di Maluku Tenggara pada umumnya tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa. “Misalnya yang seperti ditemukan di SMAN Wain saat ini, di mana rasio jumlah guru PNS yang berjumlah 7 orang, tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Rahayaan mengatakan, ketidakmampuan memenuhi standar eksternal sebagaimana dimaksud tersebut, dialami hampir semua sekolah di daerah ini. Padahal, sekolah-sekolah tersebut sangat menginginkan agar adanya kesesuaian demi pemenuhan standar yang tentukan oleh BAN Pusat.

Meskipun demikian, ia menilai bahwa kewenangan untuk menentukan atau berupaya memenuhi standar tersebut pada setiap satuan pendidikan, hanya terdapat pada pihak lain, yakni pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait. Untuk itu juga maka sekolah hanya akan berada pada batasan pengusulan dan merekomendasikan, tetapi ketika memutuskan, ada pada pihak lain.

“Nah inilah yang mengakibatkan sehingga hampir semua sekolah dalam upaya pemenuhan standar eksternal ini masih jauh dari harapan yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pusat,” beber Rahayaan.

Sementara untuk standar internal, menurut Rahayaan terdapat dalam proses dan isi perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, kurang lebih sekitar 80% pemenuhan standar bisa dilakukan sepenuhnya oleh pihak sekolah, mulai dari bagaimana merencanakan kurikulum dan perangkatnya, bagaimana guru bisa menyiapkan perangkat proses pembelajaran dan hal-hal lain yang bisa dilakukan di sekolah itu sendiri.

Rahayaan mengingatkan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tentunya akan membawa dampak postif bagi keberlangsungan sekolah. Lebih dari pada itu, prestasi yang diukir lembaga ini akan turut membawa citra positif bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia dan secara totalitas bagi kemajuan daerah setempat.

“Peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam upaya tercapainya penilaian akreditasi yang menyeluruh, pasalnya fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pembina. Sementara sekolah yang bersangkutan dalam upayanya untuk memenuhi standar pemenuhan akreditasi, perlu mendapat dukungan dan kerja sama dari semua pihak, sehingga nantinya semua dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak,” pungkas Rahayaan.